JAKARTA-Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, salah satu bukti pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung banyak membawa mudarat adalah ratusan kepala daerah ditangkap oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang ditangkap KPK 300 lebih, Bupati Biak Numfor, dia tokoh sepuh dia ikut Pilkada, dia ngutang ditagih nggak punya duit akhirnya korupsi,"
kata Hidayat di Gedung DPR, Kamis kemarin (11/9).
Oleh karenanya, anggota Majelis Syuro PKS itu mendesak agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Alasannya, dia tak mau kepala daerah terperangkap kasus korupsi. "Lingkaran setan ini masak mau kita lanjutkan," ketus Hidayat.
Mantan Ketua MPR periode 2004-2009 tersebut membantah, Pilkada tidak langsung membuat orang-orang berpotensi tak bisa memimpin daerah. Karena menurut dia, Ridwal Kamil bisa memimpin daerahnya atas usungan parpol (diusung Koalisi PKS dan Gerindra, bukan independen).
"Itu bukti melalui parpol menghasilkan orang hebat. Nanti parpol bisa cari orang-orang hebat. Jangan dilakukan deparpolisasi, parpol bisa hasilkan orang hebat," tandas Hidayat.
Sementara itu, seluruh bupati dan wali kota yang tergabung dalam
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seuruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mendesak Pemerintah untuk mencabut usulan RUU Pilkada yang masih dibahas oleh DPR RI.
"Jika mayoritas keinginan partai di
DPR RI tidak berubah, yakni tetap
menginginkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka Apkasi dan Apeksi meminta Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kementerian Dalam Negeri untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan penetapan
rancangan UU Pilkada," kata Ketua
Apeksi yang juga Wali Kota Manado, Vicky Lumentut.
Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Luar Biasa Apkasi-Apeksi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan.
Vicky mengatakan seluruh wali kota dan bupati yang tergabung dalam
Asosiasi telah sepakat menolak usulan pelaksanaan pilkada melalui
DPRD, sebagai gantinya mereka
menginginkan adanya perbaikan
sistem pemilihan kepala daerah. willy
0 komentar:
Posting Komentar