Pernyataan Jokowi dalam debat calon presiden pada Ahad lalu (22/6), terutama tentang tank Leopard, drone, dan penjualan PT Indosat Tbk ke pihak asing terus memancing tanggapan dari ahli atau orang yang berkompeten. Bahkan, banyak tanggapan yang bercampur ejekan atas pernyataan Jokowi yang menurut mereka "asal bunyi" atau asbun itu.
Belakangan malah ada tuntutan agar penjualan PT Indosat Tbk itu diusut tuntas, terutama di media sosial Twitter. Pemilik akun @MegaSimarmata, misalnya, menulis," Diusut dan dibongkat saja sekalian, apakah ada fee yang dikasih untuk Megawati. Kalau ada, diproses saja sesuai hukum yang berlaku." Pasalnya, alasan penjualan PT Indosat Tbk karena perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis 1998 diragukan.
Penjualan pada waktu itu dinilai sarat kepentingan dan diduga telah terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu.
Seperti dilansir katadata.co.id, mantan Ketua Serikat Pekerja Indosat, Marwan Batubara, mengatakan penjualan Indosat merupakan desakan lembaga donor yang memberikan pinjaman kepada Indonesia saat krisis 1998. "Kami menduga ada yang memanfaatkan kondisi itu dan menerima rente dari penjualan Indosat," kata Marwan, Senin (23/6).
Marwan yang juga menulis buku Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim mengatakan, harga saham Indosat saat dilepas di bawah harga buku. Dia menduga itu merupakan permainan dari pihak-pihak tertentu di pemerintahan. "Sahamnya digoreng dulu supaya rendah. Saat dilepas, harganya Rp 12.950 per saham, tapi perhitungan kami di Serikat Pekerja harganya mencapai Rp 18.000 per saham," tuturnya.
Pemerintah, menurut Marwan, sebetulnya bisa saja menunda penjualan saham Indosat. Apalagi, ketika itu, Ketua MPR, Panglima TNI, serta Kepala Bappenas menolak rencana penjualan. "Tapi, pemerintah bersikeras dengan alasan Indosat ada masalah keuangan," ujarnya.
Menurut Marwan, itu merupakan kebohongan karena Indosat pada saat itu justru menjadi salah satu BUMN yang mencatatkan keuntungan terbesar. Di samping juga sebagai salah satu pembayar pajak terbesar.
Ketika dipegang STT, ungkap Marwan, keuangan Indosat malah berdarah-darah. Dia menduga hal itu disebabkan adanya praktik transfer pricing dan hedging yang dilakukan dengan sesama anak perusahaan STT. "Kami sudah lapor ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). KPPU sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi berhenti di tengah jalan," tutur Marwan.
Kendati demikian, ketika menjual sahamnya ke Qatar Telecom pada Juni 2006, STT berhasil mengeruk keuntungan hampir tiga kali lipat. Saat membeli 42% saham pada Desember 2002, dana yang dikeluarkan senilai Rp 5,6 triliun, tapi ketika menjual memperoleh sekitar Rp 16,7 triliun.
Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie. Menurut pakar ekonomi yang kader PDIP dalam wawancara di TVOne, Selasa malam (24/6), pernyataan Jokowi di debat capres terkait penjualan PT Indosat Tbk salah besar.
"Jokowi salah jika memakai alasan pembenaran penjualan Indosat karena keadaan krisis keuangan. Kalau mau dijual, ya, jangan industri strategis. Keadaan keuangan juga tidak separah sampai harus menjual Indosat. Masih ada BUMN lain yang bisa dijual," ungkap Kwik.
Kwik juga mengatakan, dirinya saat itu dia sudah mengingatkan Presiden Megawati bahwa Indosat adalah BUMN strategis, vital. Kalau dijual, pembicaraan presiden bisa disadap. Tapi, Megawati saat itu mengatakan Kwik hanyalah ahli ekonomi. Padahal, Kwik mengakui, ia mendapatkan saran dari pakar satelit yang mantan Rektor Institut Teknologi Bandung, Iskandar Alisjahbana. Jadi, alasan krisis keuangan, menurut Kwik, saat itu adalah tidak benar.
"Kepada Megawati, saya tidak membicarakan soal uangnya, tapi soal vitalnya. Kalau hanya soal butuh uang seharga Indosat, kira-kira Rp 5 Triliun, banyak yang bisa dan mau memberikan utang kepada Indonesia. Saya dulu memberitahu supaya itu jangan dijual. Tapi, saya tidak tahu masukan Menteri BUMN apa. Saya juga membantah pernyataan bahwa BUMN pasti merugikan negara. Karena, ada BUMN yang menguntungkan juga," kata Kwik. Kalau memang ada yang mau dijual , lanjuta Kwik, jangan industri strategis.
Soal pernyataan Jokowi yang katanya akan membeli kembali Indosat, Kwik mengatakan harus lihat-lihat dulu. Jangan sampai nanti kita beli lagi dengan harga tinggi, karena kita tahu Singapura tidak akan menjual dengan harga murah.
"Kita buat satelit baru saja yang lebih canggih, ketimbang beli kembali Indosat. Saya akan berhitung dan Jokowi juga silakan berhitung. Nanti kita bandingkan. Saya kira Singapura tidak akan menghitung nilai pasar saja, tapi juga nilai geopolitik. Kemarin Jokowi ngomongin soal geopolitik, tapi kenapa soal Indosat ini tidak dimasukkan?" tutur Kwik.
Sementara itu, terkait pernyataan Jokowi yang berencana membeli kembali saham Indosat itu, Marwan Batubara mengatakan, hal itu mesti dilakukan secara saksama. Karena, kondisi keuangan dan budaya kerja di Indosat sudah berubah. Saat ini keuangan Indosat mengalami kerugian yang cukup besar. Tercatat pada tahun buku 2013, Indosat mengalami rugi bersih hingga Rp 2,7 triliun. "Begitu pula dengan budaya kerja Indosat yang merosot drastis," ujar Marwan.
Pemilik akun @MegaSimarmata di lini masanya juga mengutip pendapat Marwan, yang mengatakan Indosat dijual Megawati via broker d Mauritius, yang tidak dijangkau audit Badan Pemeriksa Keungan. Hal yang sama juga pernah diungkap politisi Sri Bintang Pamungkas dalam sebuah tulisannya.yang dilansir voa-islam.com. Sri Bintang menulis, "Bahkan, dengan cara-cara licin pula dan tidak terbuka, sebab penjualan itu dilakukan pada hari Minggu, 31 Desember 2002, pada saat orang tidak masuk kerja. Penjualan juga dilakukan melalui perusahaan perantara asing yang tidak jelas statusnya, Indonesia Communication Limited, ICL, yang didirikan di Mauritius."
Megawati sendiri dalam akun Twitter-nya pada April lalu telah menjelaskan alasannya menjual Indosat, yakni karena keuangan negara sedang morat-marit. Namun, memang, tidak ada penjelasan soal Indonesia Communication Limited dan Badan Pemeriksa Keuangan itu. Dan, sampai berita ini diturunkan, kedua soal yang belakangan tersebut belum terkonfirmasi.DJE
0 komentar:
Posting Komentar