JAKARTA-Setelah lama tak terdengar, kelompok aktivis lintas-generasi Gerakan Nasional (Gernas) Menegakkan Kedaulatan dan Keadilan Sosial mulai menggeliat kembali menjelang pemilihan umum. Pada Kamis (6/3), kelompok ini pun membuat acara diskusi di bilangan Pasarminggu, Jakarta Selatan.
Uniknya, yang dibahas dalam diskusi gerakan yang antara lain dimotori aktivis senior Chris Siner Key Timu, Yusuf AR, dan Judilherry Justam itu itu justru manifesto politik gerakan mereka sendiri. Dalam manifesto yang dibuat pada 12 Februari 2013 itu antara lain tercantum dorongan agar presiden dan wakil presiden sekarang ini mengundurkan diri dari jabatannya guna merintis jalan bagi tahapan selanjutnya. Ada beberapa hal yang mereka maksud sebagai tahapan selanjutnya, antara lain pembentukan pemerintahan transisi serta menjalankan amanat konstitusi secara konsekuen dalam memberikan jaminan atas kebutuhan dasar warga-negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Yang menjadi pembedah manifesto itu adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit; pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, dan ekonom dari Universitas Indonesia, Djamester Simarmata. Dalam kesempatan itu, Arbi Sanit mengatakan biang kerok dari permasalahan di Indonesia sistem politik yang tidak beres.
“Di dalam pelajaran saya beberapa hari yang lalu tentang politik Indonesia, saya sekarang berkesimpulan, biang kerok itu adalah sistem politik. Bukan sistem ekonomi, agama, dan budaya. Karena, di antara sistem-sistem itu, sistem politik yang paling dominan, yang paling memengaruhi, yang paling menentukan,” ujar pengamat politik yang senang menguncir rmabut belakangnya itu.
Ketidakberesan sistem politik Indonesia, lanjut Arbi, bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi sudah sejak Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. “UUD’ 45 yang asli itu memang menyajikan sistem yang sampai sekarang kita pakai. Di dalam undang-undang politik sejak zaman Soekarno, Soeharto, dan sampai sekarang adalah sistem pemerintahan semi-presidential,” ungkapnya.
Sistem semi-presidensial itu, menurut Arbi, kacau balau karena tidak jelas. Antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain terbuka kemungkinan untuk saling mendominasi. “Terbuka manipulasi untuk mencapai kesepakatan di antara mereka. Malah terbuka persekongkolan konspirasi untuk mencapai kesepakatan politik. Jadi, kalau disitu, ada monopoli-monopoli kekuasaan, konspirasi. Ya, itulah kebobrokan,” tuturnya
Yang menjadi konspirasi itu tentu rakyat. “Bukan elite. Karena, elite memanipulasi sistem,” tuturnya.
Sementara itu, Yanuar Rizky mengungkapkan, di Indonesia tidak ada kelas menengah, walau banyak orang beranggapan bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar karena kelas menengah di Indonesia luar biasa.
“Kelas menegah yang seperti apa? Kelas menengah yang konsumtif dan produktif? Atau kelas menengah yang konsumtif dan pengutang?” ujarnyakatanya
Menurut Yanuar, kelas menengah adalah sumber pertumbuhan ekonomi dan itu didapatkan dari sumber produktivitas. Itu artinya upah orang indonesia tinggi-tinggi. Karena upahnya tinggi, konsumsinya tinggi. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan, upah minimun regional saja masih menjadi masalah yang selalu diributkan. “Ada persoalan ketimpangan yang besar,” kata Yanuar.
Yanuar Rizky juga menyoroti daftar orang terkaya di dunia yang dilansir oleh majalah Forbes, yang 19 orang di antaranya adalah orang Indonesia. Menurut dia, daftar itu patut dipertanyakan.
“Pertanyaan radikalnya, ke mana nama Salim (Lim Swie Liong alias Sudono Salim),? Apakah Salim mendadak miskin? Kan enggak mungkin. Sementara itu, Chairul Tanjung masuk dalam 19 miliarder dunia,” ungkapnya.
Yang juga perlu dipertanyakan, perusahaan Sinar Mas tahun lalu masuk dalam perusahaan raksasa dunia, namun tahun ini tidak masuk. Apakah Sinar Mas mendadak bangkrut? “Jadi kan semua ini hanya permainan saja,” ungkapnya.
Acara diskusi ini bukan hanya dihadiri kalangan aktivis senior, tapi banyak juga aktivis muda yang hadir. Salah seorang yang hadir itu antara lain Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta, Ibnu Misbakhul Hayat. Ketika ditanya bagaimana dia sebagai aktivis muda memandang situasi dan kondisi di Tanah Air belakangan ini, Ibnu hanya mengatakan, “Ketimpangan ekonomi pribumi dan non-pribumi memang semakin tajam, karena itu harus segera dihentikan ketimpangan ekonomi itu, dengan penetapan dasar ekonomi yang baru, seperti diusulkan dalam acara ini tadi.
0 komentar:
Posting Komentar