JAKARTA-Dalam sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis (14/8), majelis hakim menghadirkan pihak teradu, yaitu pihak KPU Jawa Timur, yang terdiri dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito dan dua anggotanya, Choirul Anam dan Gogot Cahyu Baskoro.
Pihak pengadunya bernama Bambang dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GPIB). Ia mengadukan KPU Provinsi Jawa Timur karena telah melakukan
perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.
"Ketua dan anggota KPU Jatim ini melakukan pembiaran atas
terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Jawa Timur, yang Mulia," tutur Bambang memberikan pengaduan.
Pasalnya, sebut Bambang, hampir seluruh wilayah di Jawa Timur menggunakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang hanya terdaftar namanya tanpa ada nomor KTP.
"Ini kan massif sekali, yang Mulia. Kami yakin ini tidak terjadi di Jawa Timur saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Ini semuanya di daftar pemilih khusus enggak ada nomor KTP-nya," ujar Bambang sambil
mengacung-acungkan alat bukti
berupa DPKTb tanpa nomor KTP.
Bambang menilai KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan pembiaran karena tidak melakukan klarifikasi kepada para pemilik KTP tersebut.
"KPU Jatim malah menyatakan dirinya telah melakukan bimbingan teknis bahwa KPU Provinsi Jatim selalu menginstruksikan pengisian formulir. Ini kan tidak nyambung," ujarnya.
Ketidakpedulian penyelenggara pemilu ini, lanjut Bambang, akhirnya membuat saksi nomor urut satu dari kubu Prabowo-Hatta terpaksa walk out.
"Saksi nomor urut satu jadi terpaksa walk out karena enggak dianggap keberadaannya. Sampai tanggal 22 Juli diabaikan saja hingga pengadu akhirnya melaporkan ke DKPP," ujar Bambang.
Mendengarkan aduan itu, ketua KPUD Jawa Timur mengelak dengan alasan soal DPKTb bukanlah urusannya. "Dalam konteks ini, kami kan bekerja berdasarkan wilayah, yang
Mulia, sementara yang diadukan
pengadu itu kabupaten/kota, bahkan yang prosedur KTP itu wilayah TPS, bukan provinsi," ujarnya. M Nazar
0 komentar:
Posting Komentar