Yusril Ragukan Gagasan Jokowi

​JAKARTA-Beberapa waktu lalu, calon presiden yang diusung PDIP dan mitra koalisinya, Joko Widodo alias Jokowi, mengatakan akan mengadakan lelang jabatan untuk mengisi jabatan menteri kabinet jika dia menang menjadi presiden. Lelang jabatan menteri tersebut, menurut Jokowi, akan sama seperti lelang jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta.

Menanggapi janji Jokowi itu, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, memberikan respons lewat akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, pada Jumat malam ini (30/5).

"Saya hanya ingin mengingatkan beliau, menyamakan rekrutmen menteri dengan rekrutmen lurah dan camat tidaklah mudah dan sederhana," tutur Yusril di Twitter.

Menurut Yusril, lurah dan camat itu adalah jabatan birokrasi daerah. Pesertanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan tertentu. "PNS DKI yang ikut lelang jabatan itu tak ada peran apa pun dalam membuat Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur," kata Yusril.

Berbeda halnya dengan partai-partai, kelompok, dan perorangan yang berpengaruh, yang sejak awal ikut berjuang mendukung Jokowi jadi presiden, tambah Yusril. "Mereka ikut berjuang, mungkin dengan segala risiko mengorbankan banyak hal, termasuk risiko politik dan harta benda," tutur Yusril. Lagi pula, lanjutnya, jabatan menteri itu bukan jabatan birokrasi, tapi jabatan politik.

"Mereka yang berjuang secara politik memberikan kontribusi bagi terpilihnya seseorang jadi presiden, jarang-jarang ada yang lillahi ta'ala," kata Yusril.

Karena itu, Yusril kurang yakin dengan gagasan lelang jabatan menteri itu. "Kecuali Pak Jokowi menjelaskan secara detail, bagaimana caranya lelang jabatan untuk mengisi kabinet tersebut dilakukan," ungkapnya.ANT

Berita Politik 12.34