Menteri Keuangan M Chatib Basri didampingi Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan, ada beberapa konsen yang dimunculkan, yang pemerintah dalam rapat Badan Anggaran DPR diminta untuk datang dengan opsi-opsi apa yang bisa diakukan, misalnya langkah-langkah di samping penghematan anggaran, juga upaya peningkatan revenue, dan juga penghematan dari subsidi energi dan listrik.
"Nanti, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Kepala Bappenas, dan Bank Indonesia akan hadir membicarakan dengan Banggar DPR untuk menyampaikan opsi-opsi apa yang paling mungin diakukan dalam kaitan RAPBN P 2014," kata Chatib Basri di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat sore (30/5).
Menurut Chatib , dalam rapat terbatas (Ratas) kabinet di Istana Cipanas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah dibicarakan semua opsi semua kemungkinan yang bisa dilakukan, mulai dari ekstra revenue, penghematan (mulai dari opsi penghematan subsidi energi dan listrik), yang nantinya akan disampaikan oleh Menteri ESDM dalam rapat di Banggar DPR itu.
Sebelum ini, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tertanggal 19 Mei 2014, Presiden SBY telah menginstruksikan penghematan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 100 triliun dari total anggaran sebesar Rp 637,841 triliun. Dalam pengantarnya saat memimpin rapat terbatas di Istana Cipanas itu, Presiden SBY mengingatkan situasi perekonomian global belum aman. Pemerintah harus cermat dalam penyusunan APBN. Apalagi, tahun 2013 lalu, semua negara berkembang mengalami tantangan ekonomi, termasuk Indonesia.
"Kita harus siapkan mental, meski kita berusaha sekuat tenaga untuk jaga ekonomi kita tumbuh 5-6 persen," ujar SBY.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya tercantum ketentuan pengelolaan anggaran oleh aparat desa, Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan, rencananya masalah itu akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah yang akan diajukan kepada Presiden SBY untuk mendapatkan pengesahan.
"Dengan peraturan pemerintah yang dibuat ini dimungkinkan untuk dilakukan di dalam APBN 2015," ujar Chatib.
Presiden SBY sendiri dalam pengantarnya pada rapat itu meminta agar penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa itu bisa segera dituntaskan pada akhir Mei ini. SBY berpesan agar rancangan peraturan pemerintah itu tepat dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta berorientasi ke masa depan. SBY juga meminta jangan sampai membuat undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi "bom waktu" di masa depan.| SETKAB
0 komentar:
Posting Komentar