Padang, Sumatera Barat (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan rencana pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan Ranah Indo Jalito belum bisa pada 2012, karena belum masuk dalam pengusulan daerah otonomi baru.
"Hingga akhir tahun ini ada 19 daerah otonomi baru yang
diusulkan, tapi untuk pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, belum masuk kelompok itu," kata Gamawan di Padang, Minggu.
Ia menjelaskan, telah disepakati untuk lebih fokus pembahasan menjelang akhir tahun ini, sebanyak sembilan daerah otonomi daerah baru tersebut.
Pembahasan yang sembilan itu, mesti harus disesuaikan dengan kriteria Peraturan Pemerintah PP Nomor 78 tahun 2007.
"Kita sudah sepakat dengan DPR, maka kini sedang dibahas tapi harus sesuai kriteria PP tersebut," ujarnya menegaskan.
Selanjutnya untuk di Indonesia ada 19 daerah yang mengusulkan pemekaran ke dewan dan diperkirakan ketok palunya pekan terakhir bulan ini.
Menurut dia, setiap pembentukan daerah otonomi baru, tentulah akan melahirkan undang-undang baru pula. Apabila dalam paripurna DPR nantinya disetujui enam maka lahirlah enam UU.
Sementara itu, yang sisanya dari pengusulan itu, pembahasan lanjutannya akan dilaksanakan bersama DPR pada Desember 2012.
"Kemendagri juga telah mempersiapkan pembahasan RUU tentang desa dan kepala daerah, diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun ini," ujarnya.
(KR-SA)
"Hingga akhir tahun ini ada 19 daerah otonomi baru yang
diusulkan, tapi untuk pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, belum masuk kelompok itu," kata Gamawan di Padang, Minggu.
Ia menjelaskan, telah disepakati untuk lebih fokus pembahasan menjelang akhir tahun ini, sebanyak sembilan daerah otonomi daerah baru tersebut.
Pembahasan yang sembilan itu, mesti harus disesuaikan dengan kriteria Peraturan Pemerintah PP Nomor 78 tahun 2007.
"Kita sudah sepakat dengan DPR, maka kini sedang dibahas tapi harus sesuai kriteria PP tersebut," ujarnya menegaskan.
Selanjutnya untuk di Indonesia ada 19 daerah yang mengusulkan pemekaran ke dewan dan diperkirakan ketok palunya pekan terakhir bulan ini.
Menurut dia, setiap pembentukan daerah otonomi baru, tentulah akan melahirkan undang-undang baru pula. Apabila dalam paripurna DPR nantinya disetujui enam maka lahirlah enam UU.
Sementara itu, yang sisanya dari pengusulan itu, pembahasan lanjutannya akan dilaksanakan bersama DPR pada Desember 2012.
"Kemendagri juga telah mempersiapkan pembahasan RUU tentang desa dan kepala daerah, diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun ini," ujarnya.
(KR-SA)
0 komentar:
Posting Komentar