Para pemimpin negara Indonesia terungkap menjadi target penyadapan Pemerintah Australia. Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) disadap Australia.
Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian danABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.
Merespon tindakan Arogansi Australia ini, Pemerintah RI lewatMenteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, segera menarik Duta Besar Indonesia di Australia.
‘’Menanggapi hal ini, kami dari Visi Indonesia menilai bahwa langkah pemerintah ini ini masih kurang tegas’’, kata Satria Chaniago, SE
Direktur Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya Visi Indonesia di Jakarta, Selasa.
Harusnya, kata Satria, langkah penarikan duta besar RI di Australia diukuti dengan pengusiran Duta Besar Australia di Indonesia.
Hal ini, menurutnya, untuk menunjukan sikap marah kita yang tidak terima para pemimpin dan pejabat negaranya disadap oleh pihak asing.
Langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari sikap PM Australia, Tony Abbott, yang menolak meminta maaf kepada Indonesia serta membenarkan tindakan dari badan intelijennya dengan alas an keamanan nasional Australia.
Tindakan penyadapan oleh Australia ini jelas sangat menampar dan mempermalukan Indonesia.
‘’Bagaimana bisa Indonesia yang selama ini berusaha menjadi tetangga yang baik bagi Australia, dipandang oleh Australia dengan pandangan mencurigakan’’.
Ia menegaskan, tindakan penyadapan Australia ini juga sangat berbahaya bagi Keamanan, Perekonomian, serta sosial politik bagi Indonesia.
Jadi sudah sangat sewajarnya pemerintah Indonesia membalasnya dengan tindakan yang tegas yaitu dengan cara memanggil kembali Duta Besar Indonesia di Australia dan juga mengusir duta besar Australia di Indonesia. (ASN-013/MJF).
0 komentar:
Posting Komentar