Yogyakarta - Dalam rangka memberantas praktek jual beli jabatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah kepala daerah. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofyan Effendi kepada wartawan.
Kata Sofyan, ada 10 dari puluhan kepala daerah yang dipanggil KPK RI terlebih dulu sehubungan dengan hal tersebut. Tak hanya itu pihak Kemeterian Dalam Negeri juga sudah mendapatkan laporannya.
"Sebaiknya kita tunggu info lebih lanjut kapan KPK memanggil mereka," katanya disela acara Refleksi Menyongsong 2017 di Gedung Pascasarjana UII Jalan Cik Ditiro Kota Yogyakarta, Senin (2/1).
Ditambahkannya, uang yang berputar dalam praktik jual beli jabatan itu mencapai sekitar 35 triliun per tahun dan itu terdapat di sekitar 600 instansi. Karena hasil intannya besar tak heran banyak pejabat yang mempraktekannya untuk memperkaya diri.
Jika kita hendak mengetahui ada dan tidaknya praktek kotor itu tidaklah sulit dan bisa diidentifikasi dengan mudah. Dan biasanya itu terjadi saat ada pergantian pegawai besar-besaran.
Tentu saja, lanjut Sofyan, hal ini juga berdampak pada buruknya kualitas ASN. Maka jangan heran jika kualitas ASN kita buruk dari Malaysia, Singapura, Filiphina dan Vietnam.
Kedepannya, Kata Sofyan, sebaiknya pengisian ASN di instansi pemerintah harus selektif dan sesuai standart. Karena saat ini Indonesia hanya memiliki 43 persen yang proses seleksinya melalui pengisian jabatan ASN.
Didik/Yogyakarta
0 komentar:
Posting Komentar