Trenggalek - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek akhirnya menetapkan kasus database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dianggap telah merugikan negara. Penetapan kasus ini dilakukan setelah pihak Kejaksaan Negeri mendapatkan laporan atas kasus penyalahgunaan dana negara.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Mochammad Adry Kahamudin mengatakan, di awal tahun 2017 ini pihak Kejari Trenggalek mendapatkan laporan khusus terkait kasus database kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang dianggap tidak sesuai fungsi dan aturan.
"Dalam kegiatan database kependudukan ini, diketahui dilakukan pada tahun anggaran 2013. Dan dari laporan tersebut, pihak Kejari Trenggalek resmi mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang akan di periksa pada Kamis (19/01) nanti," ucapnya saat dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (17/01).
Menurut Adry, pihaknya akan menunggu pengembangan fakta dari pemeriksaan yang akan dilakukan nantinya. Pihaknya juga menegaskan bahwa belum dapat dipastikan pula berapa saksi yang akan dihadirkan dalam pemeriksaan kasus database kependudukan yang menelan kerugian hingga Rp 198. 767 juta rupiah ini.
Tak hanya memangil sejumlah saksi dalam proses penyidikannya nanti, namun Kejaksaan juga masih merahasiakan siapa saja saksi yang akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
"Saat kejadian tersebut terjadi, tepatnya di tahun anggaran 2013, diketahui adanya indikasi di luar tugas pokok dan fungsinya seperti harga yang diberikan, spesifikasi yang diperlukan serta pemecahan kegiatan dalam program tersebut," imbuhnya.
Adry juga mengaku bahwa kasus semacam ini baru pertama kali masuk di kantornya. Dan sesegera mungkin pihak Kejaksaan Negeri Trenggalek akan menindaklanjuti kasus tersebut sampai benar-benar selesai.*
Redaktur : Fals Yudistira
Foto : Kasi pidsus Kejari Trenggalek, Mochammad Adry (tengah)
0 komentar:
Posting Komentar