SURABAYA - Dianggap perkembangan pembangunan Kota Surabaya tidak signifikan selama di pimpin Tri Rismaharini, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim, La Nyalla Matalitti akan mendukung Pasangan Rasiyo-Lucky dalam Pilkada Kota Surabaya 2015 nanti.
Menurut La Nyalla, kinerja Risma sangat stagnan contohnya dalam mengatasi permasalahan Pasar Turi. Namun terkait penetapannya sebagai seorang tersangka, La Nyalla tidak akan berkomentar banyak, mengingat hal itu telah masuk ke ranah hukum. "Biarkan perangkat hukum yang mengatasi hal itu," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Bagus Muslimin dari Pemuda Pancasila Jatim. Menurutnya sesuai aturan pencalonan Risma seharusnya dapat dinyatakan gugur atau di diskualifikasi oleh KPU setelah ditetapkan sebagai tersangka.
"Meskipun pihak kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dalam kasus Risma, pencalonan Risma harus digugurkan", ujar Bagus.
Sesuai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan), lanjut Bagus, yang dikirim oleh Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, SPDP dari Polda jatim itu dibuat bulan Mei 2015. Artinya itu adalah saat sebelum waktu pendaftaran dan verifikasi para calon walikota di KPU Surabaya.
Kata Bagus, Tahapan pendaftaran dan verifikasi di KPU terkait calon terlibat masalah pidana sudah sangat jelas. Jika tidak memenuhi syarat (TMS) KPU harus mencatat pendaftaran dan verifikasi calon bersangkutan adalah TMS dan tidak berhak menjadi bakal calon kepala daerah.
"Memang kasus yang melibatkan Risma ini baru diketahui masyarakat setelah Polda mengirim SPDP ke Kejati Jatim tanggal 30 September 2015 dan menurut berita pihak polisi nantinya akan menerbitkan SP3. Hal ini tetap menunjukkan bahwa pada saat Risma mendaftar sebagai calon walikota dan saat KPU melakukan verifikasi para calon, ada data yang tersembunyi atau disembunyikan, sehingga mempengaruhi hasil verifikasi", tuturnya.
"Sehingga data tersebut baru diketahui sekarang, maka sesuai peraturan yang ada seharusnya pencalonan Risma harus digugurkan atau di-diskualifikasi. Bahkan akan lebih elegan jika Risma mengundurkan diri dari pencalonannya dalam pemilihan walikota Surabaya ini", jelas Bagus.
"Ini bukan soal, apakah Risma itu benar atau salah secara hukum. Karena pengusutan kasus yang membelit Risma itu nanti berlanjut atau berhenti dengan diterbitkannya SP3 adalah merupakan ranah pihak kepolisian. Yang kami sampaikan ini adalah persoalan tahapan pemilihan kepala daerah berdasar peraturan yang berlaku", pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar