Entah sampai kapan Indonesia terlepas dari kepungan asap akibat kebakaran hutan. Terakhir menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah Sumatera dan Kalimantan masih diselimuti asap tebal yang hingga kini kian meluas bahkan nyaris menyelimuti tiga perempat wilayah Indonesia (Pantauan satelit Himawari dari BMKG). Dampak yang ditimbulkan juga beragam diantaranya terganggunya saluran pernapasan atau biasa disebut Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Tak tanggung-tanggung penderitanya telah mencapai 900.862.
Dampak lain yang ditimbulkan adalah perekonomian. Sumber Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan, tanaman yang terbakar, tercemarnya air, emisi, penerbangan dll menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp 200 trilliun. Angka se-fantastis itu dihitung berdasarkan kerugian pada tahun 1997 termasuk pula dari Negara Malaysia dan Singapura.
Kapitalis Rakus
Sangatlah jelas siapa saja aktor timbulnya bencana yang terjadi berulangkali tersebut kalau bukan ulah rakus para kapitalis lokal, nasional bahkan global. Mereka mengambil keuntungan tanpa peduli dampak yang terjadi. Celakanya kerakusan mereka terealisasi melalui sebuah persekongkolan nafsu jabatan dan kekuasaan.
Mereka ini melakukan kejahatan yang terorganisir, buktinya 90 persen lahan yang terbakar disebabkan ulah mereka dengan tujuan, membuka lahan perkebunan. Para penjahat itu menganggap membakar hutan adalah cara termurah untuk merubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit termasuk juga mampu mendongkrak harga lahan. Sebelum dibakar harga lahan hanya $10-20 perhektar, jika sudah dibersihkan harganya bisa mencapai $200 perhektar…bukankah ini menguntungkan bagi mereka.
Dan biasanya, ketika menjelang Pikada atau Pemilu terjadi obral penguasaan lahan. Untuk modal politik dan imbalan kepada para pendukung khususnya para cukong. kebakaran lahan dan hutan marak terjadi dan berulang setiap kali mendekati Pikada ataupun Pemilu.
Ironisnya sebagian besar para penjahat itu memiliki jaringan luas hingga menyulitkan langkah penegakan hukum. Andai penjahat itu tertangkap dan dipenjarakan sekalipun tak ada yang berani menjamin pembakaran lahan tak akan berulang. Terlebih setiap penganannya hanya sebatas mengandalkan koordinasi saja.
Ego politik yang diperparah dengan style otonomi daerah benar-benar sangat menyulitkan. Dampaknya pencanangan program pemerintah tidak berjalan efektif. Contohnya, pembangunan sekat kanal. Meski dana melalui pos BNPB mencapai Rp 15 miliar, tapi tak kunjung digunakan. Celakanya Pemda setempat kerap mempersulitnya.
Padahal jika semua sektor bergerak bersama mengatasinya, saya yakin asap tak sampai menyebar luas. Namun entah mengapa Pemerintah melalui Menko Polhukam baru menanganinya seminggu belakangan setelah hampir semua pohon hutan ludes terbakar.
Solusi
Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan masukan guna mengatasi permasalahan dengan menggunakan dasar jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu di antaranya menggencarkan pembangunan sumur buatan, sekat kanal, hujan buatan, penyekat area, sampai dengan mensiagakan water bombing, terlebih ketika musim kemarau. Dan ini harus serius dilakukan secara besar-besaran.
Pembangunan itu sendiri hendaknya melibatkan masyarakat dengan cara mempekerjakannya. Tak hanya itu, Para pemilik lahan baik perorangan dan perusahaan harus dipastikan terlibat secara maksimal dalam pembangunan ini. Keberadaan pos kesehatan di sekitar lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran juga sangat dibutuhkan. Ini dilakukan guna mengantisipasi secara cepat dan gratis jika ada korban akibat kebakaran hutan.
Sementara untuk jangka panjangnya pemerintah perlu menyediakan infrastruktur mulai dari pembuatan kanal, penghutanan kembali, pembuatan sumur sumber hidran, embung, tata ruang dan lahan, termasuk mungkin pembelian pesawat water bombing.
Selain itu, Pemerintah juga perlu merubah segala regulasi yang membenarkan pemberian konsesi sangat luas kepada pihak swasta. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena penguasaan lahan yang berlebihan itu menjadi salah satu akar masalah kebakaran hutan.
Hal lain yang patut menjadi sorotan adalah sistem politik demokrasi kita yang selama ini menelan biaya sangat mahal. Politisi bahkan penguasa patut diduga kerap menggunakan kewenangannya memberikan kebebasan penguasaan lahan untuk menggalang dana politik. Kesemuanya itu haruslah dirubah dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat negeri ini terutama dalam kaitannya dengan antisipasi terjadinya bencana asap.
Demikian semoga bermanfaat.
Penulis : Deny Sinatra
0 komentar:
Posting Komentar