Hal ini di sampaikan masing-masing fraksi pada rapat gabungan anggota DPRD Provinsi Kalteng, yang di pimpin Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang, Wakil Ketua Baharudin Lisa dan Hj. Yustina Ismiati, Rabu (3/12).
Pada pandangan umum kali ini, pandangan Fraksi PDI-Perjuangan langsung di sampaikan Y. F. Ering yang juga ketua Komisi A, pandangan Fraksi Golkar di bacakan Yovy Afrililiade, Fraksi Gerindra dibacakan Heriansyah, Fraksi Demokrat dibacakan Jimin, Fraksi PPP-PKB di bacakan Abdul Hadi, Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem dibacakan Ade Supriyadi dan Fahruddin.
Ketua DPRD Kalteng, pada kesempatan tersebut menugaskan kepada Komisi A untuk segera membuat/menyusun laporan hasil rapat gabungan pandangan umum masing-masing fraksi untuk di sampaikan pada rapat Paripurna selanjutnya.
"Komisi A saya tugaskan untuk segera menyusun hasil rapat terkait pandangan masing-masing fraksi, dan nanti malam akan di sampaikan pada rapat paripurna,"ucap Atu, Politisi Senior PDI-Perjuangan Kalteng ini.
Sementara itu dari tujuh fraksi yang menyatakan dapat menerima dan menyetujui RAPBD tahun 2015, Fraksi Nasdem dan Fraksi PAN memberikan catatan khusus kepada pihak eksekutif.
Ketua Fraksi Nasdem, Faridawaty Darlan Atjeh melalui juru bicara Fraksi Nasdem, Fahruddin, mengatakan bahwa Fraksi Nasdem dapat menerima laporan nota keuangan dan RAPBD tahun 2015, dengan catatan, agar pihak eksekutif mengurangi anggaran untuk kegiatan belanja pegawai dan belanja modal, namun lebih banyak memfokuskan anggaran untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat banyak di Kalimantan Tengah.
"Selanjutnya agar Pemerintah Provinsi Kalteng juga memperhatikan perbaikan sarana pendidikan seperti perumahan guru-guru terpencil serta melakukan percepatan pembangunan infrasktuktur jalan yang tepat waktu,"tegasnya.
Sedangkan Fraksi PAN, Ade Supriyadi juga memberikan masukan pendekatan anggaran/program agar menyentuh kegiatan yang nantinya juga bisa memberikan hasil/kontribusi bagi peningkatan sumber pendapat asli daerah (PAD) serta meingkatkan hubungan sinergitas antara lembaga, mengefektifkan anggaran/kegiatan, singronisasi program dan yang juga lebih penting agar dinas/badan tidak merobah mata anggaran di tengah jalan tanpa persetujuan/berkordinasi dengan dewan.
Usai rapat gabungan, Ketua Komisi B, Borak Milton juga mewanti-wanti agar dinas/badan tidak merobah mata anggaran/kegiatan tanpa persetujuan DPRD Kalteng.
"Saya tidak mau pihak dinas/badan merobah mata anggaran atau melakukan program/kegiatan di luar yang sudah di sepakati dalam rapat pembahasan anggaran, kami tidak mentoleril hal itu, boleh ada perubahan namun harus di ketahui minimal pimpinan dewan, dan pihak eksekutif dalam hal ini gubernur harus segera menyampaikan perobahan tersebut pada anggaran belanja tambahan (ABT),"katanya.
Ia mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang menjadi mitra kerja komisi B agar tidak main-main dalam hal penggunaan anggaran, namun harus tepat sasaran, jelas dan transparan.
"Jangan coba-coba menggunakan anggaran yang tidak benar selama saya menjadi ketua Komisi, saya tidak mau ada yang menggunakan anggaran tidak sesuai program/kegiatan, karena sudah di bahas di sepakati sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang mereka usulkan,"tegasnya.
Dikatakan juga oleh Politisi Senior PDI-Perjuangan yang sudah 15 tahun menjadi sebagai wakil rakyat ini, bahwa dirinya sangat anti korupsi dan tidak mau ada terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di DPRD Kalteng seperti yang terjadi di daerah-daerah kaitannya dengan pembahasan anggaran.
"Saya anti korupsi, jadi jangan ada yang coba-coba bermain dalam anggaran, jadi selama saya memimpin komisi B jangan coba-coba mau mengajak hal-hal yang tidak sesuai aturan, semua harus jelas, dan transparan,"katanya tegas mengingatkan. (Nata)
0 komentar:
Posting Komentar