Oleh Komisi A DPRD Kota Jayapura hal ini didasarkan pada Dinamika Politik yang berkembang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2015.
"kami dari komisi A akan menyampaikan pres realis terkait dengan pembahasan Komisi A pada hari jumat pada rapat internal dan rapat dengar pendapat bersama KPU Kota Jayapura yang akan disampaikan ke Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Mendagri serta KPU Pusat Daerah , ini terkait dengan peklaksanaan pemilukada 2015 jika pada Januari Perpu sudah ditetapkan menjadi UU," Kata Mukry .M. Hamadi, dalam keterangan persnya di Kantor Komisi A DPRD Kota Jayapura, Senin (22/12).
Akan hal itu, Pihaknya memilhat ini untuk segera disikapi dengan langkah-lagkah strategis untuk segera diambil langkah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilukada Kota Jayapura 2015.
Dalam Pres Realish yang di bacakan Sekretaris Komisi A H. Muh. Tamrin. HR, Komisi A DPRD Kota Jayapura meminta kepada menteri dalam negeri untuk mendorong pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura dapat dilaksanakan pada tahun 2015, meskipun masa jabatan Walikota dan wakil walikota Jayapura akan berakhir pada 2016 nanti.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk dukungannya terkait dengan pemilukiada yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga kondisi dan konstalasi politik di kota jayapura sebagai ibu Kota Provinsi tetap kondusif.
Kepada pemerintah Kota Jayapura, pihaknya meminta dukungan dan partisipasi untuk ikut menyuarakan kepentingan Daerah kota jayapura dalam menumbuhkan dan membangun demokrasi Pancasila serta memperhatikan Aspirasi masyarakat kota Jayapura.
Pihaknya juga meminta kepada KPU Kota Jayapura dan Panwas Kota Jayapura untuk meneruskan pikiran dan aspirasi rakyat kepada tingkatan pelaksana yang lebih tinggi , sehingga dalam pelaksanaannya bisa dipersiapkan sedini mungkin.
Masih dlam realis yang di bacakan H. Muh . Tamrin, pihaknya meminta kepada seluruh Tokoh Adat , Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat Adat yang ada di jayapura serta seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk mendukung pelaksanaan pemilukada pada tahun 2015.
Ketua DPRD Kota Jayapura, Mukry. M. Hamadi mejawab pertanyaan wartawan terkait dengan adanya kesan memaksakan pelaksanaan pemilukada pada tahun 2015. Pihaknya mengatakan, urgensi yang perlu segera ditanggapi adalah karena kondisi kita di hadapkan pada pemilu secara serentak pada 2015 dan 2018. Kami melihat Perpu no 1 tahun 2014 yang dikeluarkan presiden SBY, mengisyaraktkan kita pada pemilu 2018, jadi jika pemilu dilaksanakan pada 2016 maka sisa hanya 2 tahun sedang kepemimpinan Kepala Daerah Kota jayapura berakhir pada 2016, sehingga akan adanya kepala daerah karateker, yang menurut pihaknya, 2 tahun kepemimpinan karateker tidak akan mengubah apapun.
"dengan adanya karateker yang dalam waktu tersebut hanya mampu mengurus keuangan saja, sedang kota jayapura tidak boleh berada pada posisi tersebut, pemimpin kota jayapura harus definitive, bukan karateker," kata Mukry. (Edy/Papua).
Foto : Komisi A DPR D Kota Jayapura.
0 komentar:
Posting Komentar