Diharapkan pemerintahan yang baru tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan. Tersebut. Demikian diungkapkan Analis Ekonomi Politik dari Tim Pakar Koalisi Anti Utang, Kusfiardi.
Menurutnya, pemerintah terlalu bersemangat melaksanakan program PMN untuk perusahaan pelat merah alias BUMN. Hal itu terlihat dari dana yang dikucurkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Seperti diketahui, APBN 2015 mematok dana untuk PMN sebesar Rp5,1 triliun. Padahal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 meningkat sebesar Rp72,9 triliun.
Dalam Nota Keuangan RAPBN-P 2015, lanjut Kusfiardi, pemerintah berniat menambah PMN di 35 BUMN. Tujuannya memprioritaskan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim, mendukung industri kedirgantaraan dan membangun industri pertahanan nasional.
Jadi anggaran PMN ditambah untuk mensupport pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBN. Hal itu dilakukan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi rupiah dan juga valuta asing dengan tambahan net sekitar Rp31 triliun.
Kebijakan itu dinilai ambisius, padahal dampaknya bisa meningkatkan beban utang.
"Beban utang pemerintah sejauh ini bukan saja membebani tapi menggerogoti keuangan negara," kata Kusfiardi di Jakarta, Jumat (30/1).
Kemudian pada saat yang sama tidak ada jaminan bahwa alokasi PMN sebesar Rp72,9 triliun dalam RAPBNP 2015 bisa mencapai tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah.
0 komentar:
Posting Komentar