Tidak ada kebijakan yang tidak membawa korban. Demikian juga dgn BPJS atau lebih tepatnya JKN. Dalam hal BPJS korbannya kali ini adalah bisnis Asuransi dan bisnis Kesehatan. Farmasi saya masukkan dalam kategori kesehatan. Saya coba soroti dulu bisnis Asuransinya.
Kehadiran BPJS suka tidak suka pasti akan memukul bisnis Asuransi Kesehatan. Khususnya untuk produk non premium. Mudah dibayangkan, dengan iuran yang relatif murah dari BPJS masyarakat sudah terproteksi kesehatannya. Ada pilihan kelasnya pula. Jika terkena resiko sakit dan ingin dirawat di kelas lebih tinggi kita tinggal nambah kekurangannya.
Akan berbeda ceritanya jika BPJS hanya melayani untuk kelas bawah saja. Kali ini kalangan menengah ke atas juga ikut terakomodasi. Melihat biaya BPJS yang jauh dibawah Asuransi swasta plus manfaat yang tidak jauh berbeda, maka bisa diprediksi mana yang lebih jadi pilihan. Tentu saja hal ini menjadi khabar buruk bagi perusahaan Asuransi swasta beserta para karyawan dan agent mereka.
Khusus untuk produk yang head to head dengan BPJS bisa dipastikan akan sulit terjual. Tapi tunggu dulu, perusahaan Asuransi swasta tetap bisa survive meski ada BPJS ini. Syaratnya mereka harus melakukan repositioning. Tak perlu dan tak akan ada gunanya bersaing dgn BPJS.
Perusahaan Asuransi swasta harus mulai mengalihkan fokusnya pada market yg tidak terakomodir oleh BPJS ini. Siapakah mereka? Banyak. Contohnya adalah masyarakat yang tidak percaya pada pelayanan kesehatan RS dalam negeri.
Bukan rahasia lagi buruknya pelayanan RS dalam negeri merupakan momok bagi sebagian masyarakat kita. Sehingga banyak yang memilih berobat di luar negeri dibanding di negeri sendiri. Ini bisa dipahami krn menyangkut nyawa.
Nah, kalangan inilah yang bisa dibidik oleh para agent asuransi kesehatan swasta. Sebab BPJS tidak mengakomodir mereka. Jadi asuransi swasta akan bisa bertahan selama mereka cerdik memanfaatkan celah. Jika tidak maka siap-siap gulung tikar.
Lalu bagaimana dengan bisnis kesehatan? Disini tantangannya berbeda dibanding bisnis asuransi.
Jika pada asuransi kesehatan swasta bisnisnya tergerus oleh persaingan dengan BPJS, maka pada bisnis kesehatan yang digerus adalah moral hazardnya. Bukan rahasia lagi RS sering berperilaku sebagai preman terhadap pasiennya sendiri.
Mereka kerap melakukan "over teatment" kepada pasien demi untuk mencapai target jualan obat dan alat kesehatan. Dalam hal ini pihak farmasi diduga melakukan kongkalikong dengan RS dan dokter untuk memaksakan obat tertentu kepada pasiennya.
Dan harga obat yang fantastis itu sebagian untuk membayar bonus dokter dan RS. Pasien yang tak berduit silakan jual sawah dan rumahnya...hehehe.
Di Indonesia ini banyak obat-obat yang sifatnya generik bisa diberi label "paten" melalui trik licik farmasi. Dengan adanya BPJS praktik mafia kesehatan ini terhambat. Mereka tidak bisa memberi obat-obat atau alkes seenaknya pada pasien BPJS. Jadi bisa dipahami bila BPJS akan merugikan bisnis "haram" RS, farmasi dan alkes.
Jika pada asuransi swasta masalahnya adalah bakal berkurangnya market, maka pada bisnis kesehatan justru sebaliknya. BPJS tidak akan mengurangi market bisnis kesehatan, tapi akan memukul bisnis haramnya.
Era pesta pora dari uang penderitaan pasien sudah berakhir untuk pelaku bisnis kesehatan. Untuk para pelaku bisnis kesehatan solusinya cuma satu, kembalilah ke jalan yang benar. Salam
Penulis : Deny Sinatra, Pemimpin Redaksi Wartasurya.com
0 komentar:
Posting Komentar