"Berita itu sepihak dan tidak benar. Tentu hal itu sangat merugikan perusahaan kami. Surat dari Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-FSPMI) PT DPC adalah bentuk 'pembunuhan karakter. Terlebih lagi ada tudingan PT DCP sudah melakukan pencemaran lingkungan dan tidak mengantongi ijin operasi," kata Humas PT DCP Ogmeer Yustisia S melalui rilisnya kepada media.
Pemberhentian pekerja itu, kata Ogmeer, dilakukan akibat kian merosotnya order yang berimbas kepada pekerjaan. Terkait adanya serikat pekerja, PT DCP mengaku belum mengetahui keberadaannya. Sewaktu ada perundingan antara Dinas Tenaga Kerja dan perusahaan baru diketahui adanya serikat pekerja dimaksud. "Dan itu baru kita ketahui 16 januari 2015," ungkapnya.
Ogmeer juga menjelaskan, PT DCP sebelumnya sudah sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan Nomor NN150898 Tanggal 5 Oktober 2011. Sedangkan untuk berita acara kesepakatan BPJS Kesehatan Nomor 1619/BA/II.01/1214.
Terkait pengupahan, PT DCP mengaku sudah mengikuti regulasi yang ditentukan, yaitu membayar upah karyawan sebesar Rp2.200.000 perbulan termasuk UMK Surabaya sebesar Rp2.710.000 per bulan.
"Soal adanya karyawan yang mengalami kecelakaan kerja PT DCP juga memberikan pengobatan dan santunan. Dan untuk masalah limbah PT DCP meraih Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan peringkat Biru tahun 2013-2014. Tentunya kami juga mengantongi izin usaha. Karena mana mungkin kami bisa meraih penghargaan jika tidak mengantongi izin usaha," tegas Ogmeer.
Editor : @Deniesinatra
0 komentar:
Posting Komentar