Jakarta - Sekitar 46 persen aset tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero ternyata telah dikuasai pihak lain. Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro mengatakan, hasil investigasi PT KAI ternyata aset itu telah di 'mainkan' oleh mafia tanah. Selain itu masih ada juga yang berstatus sengketa.
"Sudah 54 persen yang clear dari lahan milik PT KAI seluas 270,67 juta meter persegi sudah bersertifikat, sementara yang lainnya masih kita upayakan untuk kita kuasai kembali. Jadi sisanya 46 persen. Rinciannya, 22 persen digunakan tanpa ikatan, 16 persen digunakan tanpa ada kesepakatan sewa, 4 persen bersengketa dengan instansi pemerintah, 4 persen dikuasai dengan dasar bukti baru, 2 persen dalam proses pengadilan dan sertifikasi," papar Edi.
Namun meski demikian, lanjut Edi, PT KAI akan terus melakukan pendataan aset. Misalnya saja dengan melakukan penertiban lahan yang dikuasai pihak lain, penjagaan, termasuk juga dengan melakukan sertifikasi lahan.
"Kami bahkan telah membentuk timsus guna menelusuri dan melakukan pendataan, termasuk menggali informasi sejarah lahan sampai ke Belanda," jelasnya.
Edi mencontohkan, sejumlah aset bermasalah begitu banyak berada di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, dan Medan. "Kalau di Surabaya lokasinya ada di Stasiun Pasar Turi, KSO Stasiun Surabaya Kota, KSO di Stasiun Wonokromo Kota," ujarnya.
Untuk diSemarang, aset tanah KAI awalnya adalah emplasemen Stasiun Jurnatan seluas 14.940 meter persegi. Pada tahun 1983 Pemda Kota Semarang melakukan tukar guling tanah dan bangunan Terminal Terboyo dengan PT Teguh Saka tanpa persetujuan PJKA.
Di Medan aset PT KAI seluas 7,3 hektar beralih fungsi menjadi mal, ruko, apartemen dikuasai PT Agra Citra Kharisma. "Kita akan perjuangkan agar aset itu kembali ke Negara. Sebagian besar lokasi aset itu sangat strategis, sehingga mengundang mafia tanah untuk 'memainkan' lahan itu," tegas Edi.
PT KAI mengungkapkan, permasalahan penyelamatan aset tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Agraria, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk para pihak perguruan tinggi.
Reporter : Harnas
Editor : @Deniesinatra
0 komentar:
Posting Komentar