 |
| Ilustrasi |
Kepada wartawan Rachman mengatakan, sebenarnya aturan yang telah menjadi ketentuan pendirian toko modern sudah dilakukan, namun karena prosedur izin yang diurus tidak seatap, prosesnya bisa lama dan terkesan pihaknya mengabaikan ketentuan tersebut.
"Mana mungkin kami berani melanggar aturan pendirian toko, terlebih jumlahnya sampai ratusan dengan nilai investasi yang tidak sedikit. Saat kita melakukan pengurusan izin membutuhkan waktu lama. Ada delapan perizinan yang harus kami urus dan itu tidak satu atap, jadi wajar jika izinnya sangat lama. Itu sebabnya Pemkot Surabaya menganggap pihak kami tidak patuh aturan," kata Rachman.
Untuk itu, lanjut Nur Rachman, pihaknya berharap proses perizinan tidak diberlakukan secara amat kaku hingga justru terkesan sangat menyulitkan. Terlebih bisnis retail waralaba itu juga banyak melibatkan masyarakat, tentu yang diuntungkan juga masyarakat. "Kami berharap Pemkot Surabaya juga mempertimbangkan hal itu. Ada banyak izin yang sudah kita urus tapi belum semuanya rampung, Kalau sampai ditutup itu tidak adil bagi kami," ujarnya.
Diutarakan Rachman, setiap toko modern bisa menampung tenaga kerja 8 hingga 10 orang. Belum terhitung lagi karyawan yang ada di pusat. "Jadi jangan asal main tutup toko kami, karena dampaknya tidak baik," kata Rachman.
Menanggapi hal itu, dengan singkat dan tegas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Irvan Widyanto AMP, S.Sos mengatakan, tidak akan berkompromi dengan pelanggar Perda seperti halnya toko modern yang tidak mengantongi izin. "Kalau mau usahanya jalan terus, segera diurus izinnya, kalau tidak segera kami tertibkan," tegasnya.
Reporter : M Nazar
Editor : @deniesinatra
0 komentar:
Posting Komentar