Trenggalek-Munculnya dugaan pola permainan guna memenangkan salah satu peserta lelang pengadaan barang dan jasa seperti tahun lalu bisa terulang.Tidak hanya di tingkat pusat namun di seluruh wilayah Daerah sangat perlu pengawasan extra ketat.Seperti di Kabupaten Trenggalek,sejumlah 140 Paket berupa proyek pengadaan barang dan jasa,hingga kini hanya masih 39 paket yang baru bisa di tayangkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Trenggalek.Sementara itu yang sudah selesai proses lelang hanya satu paket saja.Dan Jenis paket lelang yang sudah selesai tersebut yaitu pengadaan paket Bronjong.
Menurut asumsi masyarakat dan sejumlah L-S-M hal itu dapat dimungkinkan adanya dugaan,sebuah intervensi untuk pemenangan lelang dari para pejabat pemerintahan dan juga rekanan.Demi kebaikan public serta kemajuan Trenggalek,Drs.Nurhadi rohkmad selaku Ketua DPC Gerindra Trenggalek,"Tender itu sudah ada jadwalnya waktu yang sudah di tetapkan,mulai saat mengupload paket yang mau di tenderkan,berapa waktu yang mau disediakan ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) melaluia LPSE.katanya.
Pria berkacamata ini menmbahkan,"apabila ini waktunya sudah habis itu harus diulang lagi,kalau itu tidak ada yang menawar.Tapi kalau sudah ada yang menawar sekian paket yang di unggah dari pihak ULP,dari paket paket tersebut ya harus di umumkan ,bukan harus ada jeda waktu"siapa yang menawar siapa Cv sudah jelas disitu.
kalau sudah ada yang menawar tapi waktunya di undur itu menjadi sebuah pertanyaan besar."mungkin bisa menjadi sebuah permainan juga."jangan sampai ada sebuah penekanan dari pihak manapun,dari pihak birokrasi utamanya Eksekutif,Legislatif.bahkan dari pihak rekanan sendiri jangan sampai ada persekongkolan dengan pihak ULP(Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa).tegasnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) cabang kabupaten Trenggalek,meminta pada kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) kabupaten Trenggalek agar bersikap netral pada proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun ini.
Pernyataan ini di ungkapkan oleh Hardi Rangga selaku wakil ketua LAKI cabang kabupaten Trenggalek
ketika di temui Memo arema di kantornya pada (17/6)." bila nantinya kami menemukan ada salah satu pihak yang melakukan tekanan pada ULP, maka saya akan menempuh jalur sesuai dengan kapasitas saya selaku LSM. Siapapun yang berada di balik pemenangan lelang dengan cara melakukan tekanan atau paksaan pada ULP maka akan saya bongkar kasus ini ke ranah hukum" tandasnya.
Menurut Hardi saat ini mengendus ada upaya dari berbagai pihak yang ingin melakukan tekanan pada ULP(Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Trenggalek, dengan maksud untuk memenangkan salah satu penyedia barang dan jasa dengan cara-cara kotor.
Totok Rudianto kepala ULP Trenggalek ketika di konfirmasi Wartawan Koran ini "tidak ada tekanan atau intervensi terhadap jalannya proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun saat ini baru 39 paket lelang yang telah kita tayangkan dari 140 paket pekerjaan fisik maupun non fisik yang akan segera di lelang pada tahun ini"saat di temui di ruang kerjanya (17/6).
Bila nantinya ada beberapa pihak yang berusaha melakukan tekanan atau intervensi atas jalannya proses pengadaan barang dan jasa,ia menegaskan " saya selaku kepala ULP tidak mau di tekan oleh siapapun. Jika penyedia barang dan jasa ingin menang dalam proses lelang ya ikuti saja syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi saya tegaskan saya tidak mau di intervensi oleh siapapun, biarkan proses lelang ini berjalan secara murni"sesuai prosedur."tandasnya.
Penulis:Fals Yudistira"Sumber Memo Arema".
FOTO: Totok Rudianto kepala ULP Trenggalek
0 komentar:
Posting Komentar