Fakta yang terungkap ternyata sangat banyak sekali instansi pendidikan swasta yang terlibat dalam kasus Ini. Demikian kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenristek-Dikti Supriadi Rustad.
"Saat ini masih belum kita sebutkan jumlah dan dari mana saja ijazah itu berasal karena penyelidikan belum tuntas sepenuhnya. Tapi ada sekitar 16 perguruan tinggi swasta yang terlibat. Soal penutupan belum kita lakukan karena ini masih indikasi. Kita juga seringkali berkunjung ke lokasi serta melakukan konfirmasi ke pengelolanya. Semoga hasil kerja kita mengungkap kasus ini bisa cepat selesai," katanya di Jakarta, Kamis (5/6).
Kata Supriadi, pihaknya tetap berhati-hati melakukan penyelidikan agar tidak sampai salah dalam bertindak. Untuk itu Kemen-dikti harus punya bukti valid agar tidak menimbulkan fitnah yang bisa menyakitkan banyak pihak.
Sanksi penutupan kampus, lanjut Supriadi, bukanlah solusi meminimalisir maraknya ijazah palsu yang beredar. Karena antara pertumbuhan ijazah palsu dan penutupan dua kampus tidaklah sebanding.
"Peran masyarakat juga kian aktif untuk pengungkapan kasus ini. Dan itu adalah bukti jika kesadaran masyarakat terus meningkat," kata Ketua Tim Investigasi Ijazah Palsu itu.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid mengatakan, keseriusan pemerintah memberantas mafia ijazah palsu sangat di apresiasi banyak pihak.
Kata Edy, itu sangat penting demi menjaga akuntabilitas dunia pendidikan termasuk mencegah praktik memalukan itu terulang dan menghapus imej negatif masyarakat yang menganggap bahwa perguruan tinggi hanya digunakan untuk mencari gelar semata bukannya melahirkan SDM berkualitas.
Memperketat pengawasan, lanjut Edy, juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Caranya bisa bekerja sama dengan Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk menekan peredaran ijazah palsu.
"Pelaksanaannya bisa dengan cara memperketat jalur akreditasi. Di sini bisa dilihat mahasiswa yang lulus dan tidak," ujarnya. (*)
Sumber : Harnas
0 komentar:
Posting Komentar