JAKARTA-Peredaran ijazah palsu dari perguruan tinggi ternyata masih marak. ini diketahui setelah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menemukan lagi adanya ijazah palsu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia School of Management (STIE ISM) di Cikokol, Tangerang, Banten.
Kecurugaan itu berawal dari tidak adanya proses belajar mengajar di instansi pendidikan tinggi tersebut.
"Keanehan itu bisa kita lihat ketika ada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti perkuliahan tapi menerima ijazah dari perguruan tinggi itu. Bahkan Ada juga yang tidak sampai 144 SKS tapi tetap dapat ijazah. Itu salah satu indikasi peredaran ijazah palsu tersebut," kata Ketua Tim Investigasi Ijazah Palsu Kemenristek-Dikti Supriadi Rustad, Senin (14/9).
Celakanya lagi, selain strata satu (S1), STIE ISM juga mengeluarkan ijazah strata dua (S2) palsu bekerja sama dengan STIE SERA di Palembang. Bahkan ijazah palsu itu bisa diperoleh mahasiswa untuk program studi selain yang ada di kampus STIE ISM.
Tim investigasi ijasah palsu Kemenristek-Dikti juga menyebutkan, penerima ijazah palsu dari STIE ISM mencapai ratusan orang. Mereka yang menerima ijazah palsu madih dalam penelusuran. Namun sedikitnya 45 orang berhasil terindentifikasi, beberapa di antaranya berprofesi sebagai guru.
Saat ini, Kemenristek Dikti masih menyusun rekomendasi tindakan untuk STIE ISM. "Salah satu isinya adalah mencabut izin praktik lembaga, termasuk sertifikasinya," ujar Supriadi.
Target selanjutnya yang akan dilakukan Tim Investigasi ijazah palsu adalah lembaga pendidikan di wilayah Jabodetabek.
Menanggapi adanya temuan itu, Anggota Komisi Nasional Pendidikan Andreas juga mengungkapkan STIE ISM tidak terakreditasi sebagai perguruan tinggi swasta. Dan untuk seorang guru yang kini memegang ijasah palsu dari PTS tersebut, seharusnya tak lolos screening saat proses sertifikasi guru dan PNS.
Kondisi ini menunjukkan, bahwa pemerintah sangat lemah melakukan screening. "Ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus ada yang diperbaiki dalam data pokok pendidikan (Dapodik)," kata Andreas.
Lanjut Andreas, pemerintah harus memperkuat proses screening dengan mempermudah akses informasi PTS yang terakreditasi. Akses tersebut menjangkau pemerintah daerah yang sekarang boleh mengangkat PNS dan guru. Selain itu, akses akan meminimalkan risiko pemegang ijazah palsu menjadi PNS dan guru di daerah.
Reporter : John Willy
0 komentar:
Posting Komentar