JAKARTA-Setelah PPP dan Golkar mengalami 'turbulensi' politik, kini PAN juga tengah mengalami hal yang sama setelah sejumlah kadernya menyatakan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebagian lainnya tak mempermasalahkan PAN pisah dengan Koalisi Merah Putih (KMP), namun harus melalui mekanisme rapat kerja nasional (rakernas).
"Tak masalah bergaung dengan pemerintah. Tapi keputusan rakernas harus diselesaikan dalam rakernas. Yang kita persolkan adalah mekanisme. Kami bergabung dengan KMP kan diputuskan melalui rakernas," kata Ketua DPP PAN Agung Mozin di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9).
Agung memperingatkan, rakernas merupakan keputusan tertinggi di tubuh PAN termasuk ketika memutuskan berada di luar pemerintahan. Perpindahan koalisi pun seharusnya demikian dan harus dibicarakan dengan kader di daerah. "Masuk atau di luar (pemerintah) harus melibatkan wilayah," ujarnya.
Menurut Agung, sejauh ini perpindahan PAN ke KIH diputuskan sepihak. Untuk itu, masalah ini perlu dibicarakan kembali dengan kader di daerah. "Kalau daerah setuju, PAN bisa merapat ke KIH. Kalau sebaliknya, PAN harus kembali ke KMP. Aspirasi politik di wilayah harus dipertimbangkan," katanya.
Politikus senior PAN Husein Alamsyah memutuskan keluar dari PAN karena mengaku kehilangan marwah sebagai partai reformis. Dia menyebut gerakan politik yang dilakukan PAN saat ini terlalu vulgar dan jauh menyimpang dari komitmen. Bahkan, dia memprediksi, nasib PAN akan seperti Golkar dan PPP. "Sahabat-sahabat saya yang keluar dari PAN berarti benar-benar menepati komitmen rakernas. Partai ini bukan barang dagangan bung! Ini alat perjuangan," ujarnya.
Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengaku, pembicaraan di internal PAN sudah dilakukan termasuk dengan Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai. Terkait tidak dilibatkannya kader daerah saat memutuskan PAN bergabung KIH, seluruh Ketua DPW PAN segera dikumpulkan. "Insya Allah tidak ada penolakan,"katanya.
Tadi malam, para petinggi KMP menggelar rapat untuk mengambil langkah bersama terkait perpindahan PAN ke KIH. Langkah itu perlu diambil karena PAN belum meminta izin KMP ketika memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah. "Kami akan meminta penjelasan PAN sesegera mungkin," ujar Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, sejauh ini KMP solid. Antarpimpinan KMP pun masih saling menjalin komunikasi setelah PAN lompat pagar. Namun, dia menyayangkan, terjadinya dinamika tersebut mengingat selama ini KMP di DPR banyak mempermudah pemerintah, termasuk dalam hal nomenklatur. Bahkan, Presiden pernah berdiskusi dengan Ketua Presidium KMP, yang salah satu intinya KMP tidak akan dipecah belah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, alasan Ketua Umum PAN soal perpindahan ke KIH tidak logis. Menurut dia, akar masalah situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukan pada persoalan dukungan politik serta tak ada hubungannya dengan KMP dan KIH.
"Keadaan sekarang bukan soal koalisi partai pendukung di DPR tapi pemerintah gagal memerintah dan salah menilai keadaan. Pemerintah tak mampu mengkonsolidasikan timnya, tak mampu mendiagnosa, bahkan tidak tahu mana yang jadi prioritas. Jadi jangan pernah berpikir, dengan menambah dukungan parpol ke koalisi pemerintah, akan menyelesaikan situasi perekonomian yang tengah memburuk ini," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar