SIDOARJO-Tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tak terkecuali kepala daerah maupun kepala dinas di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
Guna melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim. KPK pusat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) melakukan Semiloka di kabupaten Sidoarjo.
Kasus korupsi memang sempat menjerat beberapa kepala daerah, baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri kini tengah mengamati tiga kabupaten kota di Jawa Timur termasuk kabupaten Sidoarjo.
Di kabupaten Sidoarjo sendiri, dari data BPKP terdapat beberapa pembangunan di Sidoarjo yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Banyak pembangunan yang masih belum sesuai dengan harapan, hal ini terlihat dari adanya pembangunan paving, pembangunan jembatan dan juga gedung sekolah.
"Jadi ini tadikan ketahuan, mereka nanti coba akan lengkapi dokumen itu sampai 100 persen. Coba kalau tidak ketahuan, polisi nanti yang akan datang," kata Hotman Napitupulu, kepala BPKP Jatim.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga BPKP Jatim kini mengamati tiga kabupaten kota termasuk kabupaten Sidoarjo. Kini KPK belum menetukan Sidoarjo bersih atau tidak dari korupsi. Pasalnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melakukan audit APBD Sidoarjo.
Selain itu dirinya juga menambahkan, bahwa apa yang dilakukan ini sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah maupun pusat. Sebab kerugian negara saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 270 triliun.
Data ini dari September 2013 yang disinyalir dari Migas, barang milik negara belum tertata dengan baik di pusat maupun daerah.
"Kalau dari pencegahan yang bisa diselamatkan oleh KPK, potensi kerugian negara sudah lebih dari Rp 270 triliun. Dari Migas, barang milik negara, dan kondisi mineral dan batu bara yang belum teratur," sebut Zulkarnain, wakil ketua KPK bidang pencegahan.
Dari data yang disampaikan oleh BPKP, bahwa beberapa dinas berpotensi lakukan korupsi diantaranya, dinas pendidikan, dinas PU Cipta Karya dan dinas PU Pengairan kabupaten Sidoarjo. Tiga dinas inilah yang kini disoroti oleh KPK dan juga BPKP Jatim.den
0 komentar:
Posting Komentar