Saya pikir sebenarnya hal ini tak lepas dari masalah quota...quota dan quota. Kalau ada yang bilang bbm naik karena ini itu...biasa saja.
Saya melihat ada dua point utama kenapa BBM Subsidi harus naik di bulan Nopember ini....dan ini penting.... yakni quota dan defisit anggaran.
Celakanya, dua poin ini memiliki legalitas dalam UU APBNP 2014 yang apabila dilanggar akan mengundang ancaman pemakjulan Presiden. Kenapa demikian....? karena quota bbm subsidi sudah ditetapkan "baku" alias tidak boleh overquota. Demikian juga angka defisit anggaran yang ditetapkan tak boleh melebihi 3% dari PDB. Kalau melebihi ya namanya Pemerintah melanggar UU APBN.
Gilanya lagi quota bbm subsidi ini berhubungan erat dengan angka defisit anggaran. Kalau sampai over quota, defisit terancam lebih 3%. Kenapa demikian? karena impor BBM itu sendiri angkanya terlalu besar. Sedangkan quota bbm subsidi berhubungan dengan tingkat konsumsi bbm subsidi oleh masyarakat. Kalau konsumsi berlebih akan membuat jadi over quota.
Seperti yang pernah saya simak disalah satu media ternama, Quota bbm subsidi ditetapkan oleh DPR bersama pemerintahan SBY sebesar 46 juta kiloliter tak boleh ditambah lagi. Nah Artinya pemerintah harus bisa menahan laju konsumsi bbm subsidi sampai akhir tahun tak boleh melebihi quota 46 juta kiloliter.
Tapi rupanya pemerintah GAGAL, konsumsi bbm subsidi terlalu kencang. sudah tau begitu masih digas lagi pakai kebijakan LCGC, ampun dah. Alhasil ini jadi buah simalakama.
SBY memang pernah coba menahan laju konsumsi berlebih ini tapi gagal. Malah terjadi protes dimana-mana. Akhirnya Pertamina dan pihak terkait telah membuat simulasi bila tingkat konsumsi tetap seperti sekarang sudah pasti akan over quota.
Nah berapa perkiraan over quotanya? menurut mereka sekitar 1.6juta kiloliter sampai dengan akhir tahun. Ya Tuhan, tentu ini masalah besar. Kalau dibiarkan tentu Pemerintah dianggap melanggar UU APBN, akibatnya rakyat juga yang susah karena BBM Subsidi jadi dilarang untuk diedarkan. Heemm makin runyam.
Kalaupun boleh diedarkan sekalipun, pemerintah tidak boleh ikut menanggung dana subsidinya. Pertamina bisa menjual sesuai harga pasar atau harga subsidi tanpa ganti. Sungguh mengerikan.
Pertamina sendiri bisa dipastikan keberatan, karena jika dipaksa tarik bbm subsidi dari peredaran tentu akan terjadi chaos. Kalaupun Jika dipaksa menjual dengan harga pasar sudah barang tentu akan terjadi kekacauan juga, masyarakat akan marah karena tidak siap.
Jika pertamina tetap menjual sesuai harga subsidi, maka akan RUGI besar karena pemerintah tidak lagi diperbolehkan menanggung subsidinya.
Nah, Berangkat dari masalah ini, timbul pemikiran untuk menahan laju konsumsi bbm subsidi yang makin kencang karena digenjot menggunakan LCGC.
Pernah SBY mencoba menahannya dengan melakukan pembatasan peredaran bbm subsidi, tapi apa yang terjadi? kekacauan dimana-mana.
Kemudian pemerintahan SBY akhirnya memilih membiarkan saja walaupun ada opsi menahan konsumsi dengan menaikkan harga bbm subsidi.
Saya akhirnya memahami sikap SBY tidak ambil kebijakan menaikkan bbm subsidi padahal sudah overquota. Padahal semakin lama tak melakukan langkah menahan konsumsi bbm subsidi, overquota akan semakin cepat terjadi.
Dan ternyata perkiraan saya benar overquota solar bersubsidi diprediksi sekitar 15 Desember sedang Premium 20an Desember tanggung kan? iya.... tapi walaupun tanggung cuma sekitar 2 minggu sebelum pergantian tahun anggaran, tetap saja UU APBN berpotensi dilanggar Pemerintah.
Ada yang usul juga supaya Pertamina jual saja bbm subsidi sesuai harga pasar dalam waktu 2 minggu, ini usul ngeri-ngeri sedap lho...hehehe. Setelah dihitung-hitung resikonya tak bisa diterima, malah bisa berbahaya. Belum masalah politiknya.
Dari sini saya sudah bisa paham poin pertama yakni overquota. Waktu yang sangat mepet ditambah tak boleh overquota, hemmm tak banyak pilihan.
Waktu yang sangat mepet hanya dalam hitungan minggu membuat solusi lainnya hanya bisa dibicarakan tanpa bisa diimplementasikan lebih cepat.
Opsi tersisa hanya 4 yaitu :langgar UU, Pertamina rugi besar, BBM subsidi dilepas sesuai harga pasar dan rakyat marah, pengurangan subsidi.
Pilihan melanggar UU tak mungkin diambil Pemerintah walaupun bisa saja menerbitkan PERPU tapi resiko politiknya sangat besar.
Membiarkan pertamina rugi besar atau menjual bbm subsidi sesuai harga pasar selama 2 minggu juga tak masuk dihitungan.
Pilihan yang terakhir adalah mengurangi subsidi bbm untuk menahan laju konsumsi bbm subsidi dengan tujuan agar tidak sampai overquota.
Walaupun sebenarnya over quota bukan pertimbangan utama.... Pemerintah punya pertimbangan lain yakni terlampauinya batas atas defisit APBN.
Defisit anggaran dipatok tapi tak boleh lebih 3% dari PDB. Dan ternyata impor bbm jadi faktor utama subsidi bengkak maka defisit bengkak.
Perkiraan subsidi bbm dan listrik yang harus ditanggung adalah sekitar 390-an Triliun. kok besar? ya memang besar luar biasa.
Belum lagi banyak asumsi makro yang meleset, otomatis defisit diperkirakan mendekati 3% bahkan bisa melampaui 3%.
Jika sampai melampaui 3% bisa mengancam posisi Jokowi sebagai Presiden.
Defisit anggaran melebihi 3% jadi pintu masuk pemakjulan Jokowi, karena ada pelanggaran terhadap UU Keuangan Negara.
Subsidi bbm dan lisrik tahun 2014 ini memang luar biasa besar, bahkan ada yang bilang bisa menyebabkan defisit anggaran melebihi 4%, kacau. Jadi mau tidak mau ya bagaimana caranya defisit anggaran tak boleh lebih dari 3%.
Cara pertama adalah menambah penerimaan negara.... tapi juga melempem.... lha target penerimaan pajak saja meleset..
Apalagi pemerintahan SBY waktu itu termasuk pengobral fasilitas bebas pajak. Lihat saja proyek LCGC itu.... PPnBMnya menguap bersama asap mobilnya.
Cara kedua adalah kencangkan ikat pinggang. dan ini sudah mulai dilakukan sejak masa SBY sampai tak bisa dikencangkan lagi hehehe. Tapi ternyata defisit anggaran tetap terancam melebihi 3% karena membengkaknya subsidi bbm dan listrik
Dan cara ketiga adalah mengurangi beban subsidi bbm. Nah ini dia yang disisakan oleh pemerintahan SBY ke Jokowi.... ya bener disisakan.
Terus apa Jokowi tak punya solusi? lagi-lagi waktu yang mefeetttt berbicara. hitungannya tinggal hitungan minggu.
Itu poin yang membuat saya memaklumi kenapa Jokowi BERANI maju kedepan mengumumkan pengurangan subsidi bbm. Bagaimana meenurut anda?
0 komentar:
Posting Komentar