Palangka Raya, MSNews - Ketua DPD Golkar Provinsi Kalteng Abdul Razak menegaskan akan menegakkan aturan partai terkait kasus yang menimpa kadernya yang juga Ketua DPRD Kapuas Mahmud Iip Syafrudin.
"Kita ikuti dulu proses hukumnya. Soal sanksi pasti ada sesuai aturan partai, kalau memang nanti terbukti," katanya di kantor DPD Partai Golkar Kalteng, Kamis (27/11).
Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. "Sampai ada pembuktian dan putusan hukum di pengadilan, asas praduga tak bersalah tetap kita kedepankan," ujarnya.
Razak juga mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa sejumlah oknum anggota DPRD Kapuas. Menurutnya, secara kepartaian pihaknya telah jauh-jauh hari juga telah mengingatkan kepada anggota dewan dari Partai Golkar untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. "Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Apalagi inikan belum sampai setahun. Tapi apa boleh buat, semua resiko harus dihadapi dan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan," sebut mantan Bupati Kotawaringin Barat itu.
Terkait bantuan hukum kepada Mahmud Iip, Razak mengatakan Partai Golkar hanya akan membantu jika yang bersangkutan meminta. "Karena inikan tidak ada kaitannya dengan partai. Tetapi kalau yang bersangkutan minta bantuan, ya kita akan pertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum," ujarnya.
Sementara terkait dengan kekosongan pejabat Ketua DPRD Kapuas yang kemungkinan akan mengalami kekosongan dalam waktu relatif lama akibat Mahmud Iip Syafrudin harus menjalani proses hukumnya, Abdul Razak menyatakan akan terlebih dulu melihat perkembangan yang ada, khususnya di internal DPRD Kapuas.
Ia juga belum memastikan apakah akan melakukan penggantian antarwaktu posisi ketua dewan yang merupakan jatah Partai Golkar. "Kami akan mengomunikasikan hal ini dulu dengan DPRD Kapuas. Karena kami juga tidak ingin kinerja dewan bahkan pemerintah daerah terganggu. Kita lihat perkembangannya nanti, semuanya juga perlu proses," ujarnya.
Menurut Razak, dengan ditahannya dua orang unsur pimpinan DPRD Kapuas dan dua pimpinan fraksi, sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. (Nata)
0 komentar:
Posting Komentar