Jakarta-Institusi hukum di Indonesia diminta untuk bersinergi dan mampu bekerjasama bahu membahu sebagai pendorong pembangunan serta penegakan hukum termasuk juga dalam hal pemberantasan korupsi. Demikian diungkapkan Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.
"Untuk mewujudkannya dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi antarlembaga penegak hukum agar terbangun sistem hukum lebih modern dengan menekankan aspek preventif dan fasilitatif," kata Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri atas para tokoh masyarakat yang kredibel, independen dan berintegritas.
"Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga antirasuah itu bekerja efektif dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi," katanya.
Dalam kesempatan ini, Prseiden juga memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai.
"Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua," katanya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
"Saat ini pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas.
"Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara," kata Presiden. Wendy P
"Untuk mewujudkannya dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi antarlembaga penegak hukum agar terbangun sistem hukum lebih modern dengan menekankan aspek preventif dan fasilitatif," kata Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri atas para tokoh masyarakat yang kredibel, independen dan berintegritas.
"Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga antirasuah itu bekerja efektif dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi," katanya.
Dalam kesempatan ini, Prseiden juga memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai.
"Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua," katanya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
"Saat ini pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas.
"Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara," kata Presiden. Wendy P
0 komentar:
Posting Komentar