Trenggalek - Menanggapi kondisi jalan Trenggalek-Tulungagung tepatnya dijalan raya Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak turut angkat bicara. Melihat kondisi jalan nasional yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat, Bupati Trenggalek cukup merasa prihatin atas kondisi tersebut.
Pasalnya, berdasarkan laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa rusaknya jalan utama menuju Kabupaten Tulungagung mengakibatkan angka laka lantas merangkak naik. Hal tersebut diakibatkan lantaran lubang yang menganga diseluruh badan jalan.
Melihat kondisi yang sangat urgensi dijalan nasional Kranding, selaku satu-satunya pihak yang berwenang akan jalan ini, Pemerintah Daerah akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. "Selama tahun ini, respon terhadap kondisi jalan Kranding sebenarnya sudah sangat cepat melalui koordinasi kami langsung dengan Kepala Balai Jalan Nasional wilayah Jawa Timur, dan masyarakat mungkin melihat sendiri berbagai upaya dari mulai penambalan minor maupun upaya pelapisan sederhana dilakukan di Kranding," ucapnya, Senin (21/11).
Diakui Emil, meski demikian kondisi cuaca dengan curah hujan yang besar dan terus menerus menyebabkan penambalan-penambalan responsif tersebut tetap mudah rusak.
Sepanjang 700 meter dari batas pom bensin di Kranding rusak, dan bolak balik pihaknya dengan kepala dinas PU Bina Marga Kabupaten dalam beberapa minggu terakhir mendesak agar ada penanganan darurat karena bahaya yang luar biasa.
"Kami sendiri ingin sekali melakukan tindakan tetapi terbentur aturan hukun yang melarang Pemkab menangani jalan nasional ataupun provinsi," tegas suami Arumi Bacshin ini.
Upaya koordinasi kami sebenarnya bukan tanpa hasil, hanya saja saat ini menurut kepala Satker jalan nasional wilayah Tulungagung-Trenggalek telah dilakukan lrlabg dini untuk penanganan struktural diruas jalan Kranding dan perly adanya penganggaran. Yakni sepanjang 1 kilometer akan dibenahi dan dilebarkan menjadi 7,5 meter (km 176+300-177+000) berikut pembenahan saluran drainase, sehingga begitu masuk tahun anggaran 2017 bisa langsung dikerjakan.
"Namun demikian, pihak Pemerintah Daerah terus menerus mendesak, bahkan beberapa hari terakhir selain kami sendiri, maka kepala dinas PU BMP sendiri yang kami minta turun ke lapangan untuk meninjau dan mendesak adanya perbaikan temporer," imbuhnya.
Masih terang Emil, inilah keterbatasan birokrasi kita uang ada, tetapi aturan dan batasan untuk membelanjakan membuat masalah didepan mata sulit ditangani. Pihaknya sebenarnya memikirkan solusi menggunakan dana cadangan tidak terduga untuk menangani, tetapi lagi-lagi terbentur aturan yang melarang Pemkab menangani jalan nasional ataupun provinsi.
"Seandainya jalan kabupaten yang arteri seperti ini, tentu sudah kami tindaklanjuti. Jika diperkenankan, kami melihat ini juga berpotensi disebabkan kondisi sulit yang dihadapi Balai Jalan Nasional dengan adanya sistem kontrak maintenance long segment yang membuat penanganan diharuskan melibatkan rekanan yang sudah dikontrak dan sulit dilakukan swadaya oleh Balai Jalan Nasional," pungkasnya.
Reporter : Fals Yudhistira
0 komentar:
Posting Komentar