Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina sudah mengemban tugas negara untuk memasok BBM ke seluruh Indonesia. Tugas itu membutuhkan biaya operasional tinggi terutama untuk mengangkut BBM ke daerah pelosok.
Pertamina juga wajib menyediakan cadangan BBM selama 20 hari kedepan. Kondisi itulah yang membuat biaya operasional meningkat. Karena itulah perlu menyiasatinya dengan cara membebankan biaya operasional kepada pembeli.
Sementara untuk perusahaan swasta diberikan kebebasan menjual BBM di tempat umum. Misalnya seperti PT Shell Indonesia dan PT Total Indonesia, di mana kedua perusahaan tersebut hanya memasarkan BBM di lokasi-lokasi yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut.
"Kewajiban kami memasok BBM dari Sabang sampai Merauke. Masalah jarak sudah tidak dipedulikan lagi," kata Dwi menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/4).
Hal senada juga diungkapkan Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang yang menjelaskan, BBM yang dijual perusahaan dikenakan PPN dan Penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh pemerintah daerah. masing-masing Pemda tarifnya pungutan pajaknya berbeda. Dan untuk perusahaan swasta tidak dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. "Jadi itulah beberapa diantaranya yang menjadikan harga BBM dari Pertamina lebih tinggi dari swasta," kata Ahmad. Wendy P
Foto :
Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto (kiri), Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Didik Prasetyo (tengah) dan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso.
0 komentar:
Posting Komentar