Hari Otoda, Surabaya Dapat Penghargaan Lagi

Surabaya - Keberhasilan pengelolaan manajemen yang dilakukan Pemkot Surabaya akhirnya menuai hasil gemilang. Ini dapat dilihat setelah kota yang di pimpin Tri Rismaharini tersebut sukses meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat di peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XIX.

Secara langsung Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan Penghargaan tersebut kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di sela upacara hari Otonomi Daerah XIX, Senin (27/4).
Tak hanya Walikota Surabaya, sejumlah kepala daerah lain juga tampak hadir dalam peringatan Hari Otoda ke XIX diantaranya, Gubernur Jatim Soekarwo, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi serta sejumlah Sekda dari berbagai kota.

Penghargaan yang di raih didasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2013.
Penghargaan juga diraih provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tingkat kota/kabupaten diraih Surabaya, Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Kutai, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo, Sleman dan Tuban.

"Ibu walikota menyampaikan terima kasih kepada semua SKPD, kawan-kawan di Pemkot Surabaya yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan ibu walikota, penghargaan ini bisa memotivasi semua SKPD untuk terus meningkatkan kinerja," terang Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser (28/4).

Pemkot Surabaya, lanjut Fikser, menjadi salah satu pemerintah daerah yang dinilai bagus dalam hal manajemen pemerintahan. "Ada banyak aspek yang menjadi dasar penilaian. Termasuk pelayanan publik yang transparan, cepat dan juga inovasi yang dihasilkan," sambung Fikser.

Seperti diketahui dalam sambutannya di peringatan Otoda ke-XIX itu, Mendagri berharap penghargaan itu ditujukan untuk memotivasi daerah otonomi agar lebih berprestasi. "Hasil ini harus diperhatikan untuk memacu daerah lain untuk berprestasi. Monitoring dan evaluasi secara teratur, mengukur keberhasilan dan tingkat kemajuan Pemda dalam prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan," jelas Tjahjo.

Mendagri juga mengungkapkan tahun 2014 lalu, hanya 36 persen daerah yang mempertanggung jawabkan keuangan daerahnya. "Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya," sambung Mendagri seperti dikutip dari website resmi Kementrian Dalam Negeri.

Sumber : Humas Pemkot Surabaya

Berita Pemkot Surabaya Surabaya 21.51