JAKARTA-Di tengah memanasnya situasi sosial politik di Tanah Air pasca-Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 lalu, dunia pendidikan dihebohkan dengan adanya soal ujian nasional yang bernuansa politis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, ujian nasional yang merupakan ranah pendidikan tidak boleh dikotori dengan urusan politik. "Ranah pendidikan jangan disusupi kepentingan politik. Ujian Nasional adalah instrumen akademis, sehingga menjadi bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik," kata Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Senin lalu (14/4).
Menurut Niam, setelah menelaah soal ujian nasional tingkat SMA dan sederajat, KPAI menemukan ada indikasi susupan politis dalam soal mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni memasukkan nama calon presiden dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi, meski di dalam soal itu disebutkan sebagai Gubernur DKI.
"KPAI menilai ada dugaan politisasi UN melalui soal bahasa Indonesia yang berisi cerita tentang Jokowi, yang isinya terdapat framing dan cenderung penggiringan opini," katanya.
Untuk itu, KPAI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan munculnya soal cerita bernuansa politik itu. "Siapa pembuatnya, atas motivasi apa? Dengan gentle bertanggung jawab. Pelakunya jelas tidak punya etika. Harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang," tuturnya.
Ia mengatakan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak boleh lepas tangan. Menurut Niam, KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, namun yang bersangkutan mengaku belum mengetahui kasus itu.
Boleh jadi, penyusupan semacam itu juga dilakukan di tempat dan kesempatan lain, dengan bentuk yang berbeda. Indonesia tambah berduka....
Foto : Bukti Temuan UN Politik
Reporter : Wendy P
0 komentar:
Posting Komentar