Kemensos Tepis Anggapan Memble Kelola Dana Bansos

JAKARTA-Karena sering adanya anggapan Kemensos tidak becus mengelola dana bansos, seakan hendak menepis anggapan yang selama ini melekat pada Kemensos itu, selasa (15/4) Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Samsudi menyatakan; “Saya yakin Kemensos mampu selama persepsinya sama, sepanjang semua instansi memiliki persepsi yang sama terkait bansos." katanya di Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial seharusnya merupakan satu-satunya kementerian dan lembaga pemerintah yang mengelola dana bansos. "Bansos sebaiknya dan seharusnya menurut UU hanya ada di Kemensos," tambah Samsudi.

Pada APBN dikenal dengan empat akun belanja yaitu belanja modal, belanja barang, belanja pegawai dan belanja bansos. Belanja bansos dialokasikan dalam APBN untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2012 tentang belanja bansos.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, penggunaan anggaran bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi empat kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. "Kesannya belanja bansos selama ini besar padahal tidak. Misalnya, ada pembangunan jalan desa itu masuk kategori belanja barang atau aset, bukan bansos," ucapnya.

Ia mencontohkan belanja bansos seperti jika ada anak tidak bisa sekolah atau sekolah tapi tidak bisa membayar iuran, bajunya robek. "Jadi sekarang ini semua campur aduk, yang belanja modal dimasukkan ke bansos. Kalau tidak ada empat kriteria tadi itu tidak masuk bansos," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Kemensos menjadi satu-satunya kementerian yang mengelola dana bansos.Ant/Asn

Berita Nusantara 23.51