JAKARTA-Indikasi kecurangan dalam Pemilu seolah terus membayangi pelaksanaannya. Menurut Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat sedikitnya 6524 Kecamatan di Indonesia terindikasi rawan terjadinya kecurangan Pemilu. Dari total nilai tersebut yang berpotensi sangat rawan berjumlah 729 kecamatan dan 1.422 kecamatan masuk kategori rawan. “Selebihnya aman karena faktor-faktor penyebab kecurangan terbilang rendah, sisanya masih dalam batas aman,” kata Anggota Bawaslu RI, Daniel Zuchron disela acara diskusi dengan tema "Potensi Kekerasan dan Kecurangan dalam Pemilu 2014" di Cafe Grato, Jakarta, Senin (7/4).
Ditanya daerah mana saja yang rawan kecurangan, dengan singkat Daniel mengatakan, hal itu justru terjadi di Pulau Jawa. "Mayoritas ada di Jawa," ungkapnya.
Namun buru-buru Daniel menegaskan bahwa data itu tidak sepenuhnya faktual karena harus dikombinasi dengan temuan Panwaslu di lapangan.
"Pada dasarnya rawan. Data ini sifatnya referensi. Faktual atau tidaknya data ini dikombinasikan dengan pemetaan dan temuan Panwaslu di lapangan," jelasnya.
Ditambahkannya, ada beberapa alas an terjadinya potensi kecurangan, diantaranya karena situasi dan kondisi geografis dan kultural masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan daerah tertentu menjadi rawan karena tingkat kemiskinannya tinggi dan minimnya masyarakat mengakses informasi dan transportasi. Yang lebih unik lagi adalah jumlah daftar pemilih lebih banyak dibanding jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk yang tidak wajar. "Dan itu termasuk daerah rawan bencana dan memiliki kultur sosial sering terjadi konflik," paparnya.
Modusnya adalah manipulasi data pemilu mulai dari data pemilih, hingga penghitungan surat suara. Daftar Pemilih yang belum jelas adalah celah terjadinya kecurangan karena bisa menjadi pemilih ganda, memasukkan nama pemilih yang meninggal, fiktif, atau memalsukan form C6 (undangan pencoblosan).
Dengan minimnya akses informasi yang mungkin terjadi adalah menggunakan hak pilih lebih dari sekali atau memobilisasi pemilih. Selain itu potensi kecurangan juga terjadi dengan transaksi jual beli suara antar partai.
"Persoalan DPT hingga ditetapkan KPU masih bermasalah. Pengawasan. Kecurangan krn tertutup. Sementara terjadinya money politic dipengaruhi faktor kemiskinan dan kesejahteraan di suatu daerah," jelasnya.
Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, Daniel mengatakan, data pemilu harus transparan dan terbuka. Meski KPU telah membuka data pemilu, terkadang dalam prakteknya petugas di TPS justru menyembunyikan data.
"Di lapangan ini yang kadang berbeda. Sementara Panwaslu hanya sampai tingkat kelurahan dan desa. Seharusnya dibuka mulai dari TPS agar masyarakat tahu dan turut mengawasi," katanya.
Reporter : John Willy
0 komentar:
Posting Komentar