Duh, Banyak Sekali Kepala Daerah Terjerat Korupsi

JAKARTA-Sejak diberilakukanya pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, banyak terjadi permasalahan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Djohermansyah Djohan, mengatakan sedikitnya ada 1.000 Pilkada secara langsung yang digelar terjadi berbagai macam distorsi yang
tidak diharapkan, walaupun ada sisi positif kepala daerah cenderung inovatif dan dekat dengan rakyat.

"Buah dari desentralisasi termasuk pilkada secara langsung membuat pelaku politik tidak siap. Begitu pula masyarakat pemilih yang kurang siap serta penyelenggara yang perlu dikuatkan kapasitasnya," ungkap Djohermansyah dalam diskusi otonomi daerah di Jakarta, Kamis (17/7).

Dirjen Otda Kemendagri itu mengaku prihatin dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung banyak terjerat kasus korupsi. "Total 327 kepala daerah dari 524 orang terkena proses hukum, 86 persen di antaranya kasus korupsi," paparnya.

Menurut Djohermansyah, banyaknya kasus korupsi yang dihadapi para kepala daerah itu karena politik biaya tinggi. "Biaya bayar kampanye mahal. Kerumitan itu membuat terjadi korupsi," paparnya.

Djohermansyah juga menyoroti banyak pecah kongsi di antara pasangan kepada daerah terpilih dengan wakil kepala daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, kata Djohermansyah, 94% kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi. "Wakil dan kepala enggak harmonis, pecah," kata Djohermansyah. Selain itu.

Menurut Djohermansyah, pilkada langsung juga menumbuhkan terjadinya politik dinasti. Berdasarkan catatan Kemendagri, 11% pemerintahan di daerah merupakan politik dinasti, termasuk jika dilihat dari
hasil pemilihan legislatif (pileg), April lalu. "Banyak keluarga kepala daerah memenangkan kursi DPR," tuturnya. ASN

Berita Hukum 05.12