Standarisasi Lembaga Survey Membingungkan

JAKARTA-Banyaknya hasil survei menjelang Pilpres sering membingungkan masyarakat. Bahkan tak jarang, hasil survei satu lembaga dengan lembaga survei lainnya sangat jauh berbeda hasilnya dengan lembaga survei lainnya.
Pakar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menduga, sekarang ini banyak bermunculan lembaga survei pesanan baik itu dipakai untuk hasil survei atas pasangan calon presiden/calon wakil presiden maupun pemilu legislatif.

"Untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan atau hasil survei abal-abal, maka ke depan perlu adanya standardidasi bagi lembaga survei," kata Hamdi dalam diskusi bertemakan "Refleksi Hasil-hasil Survei Pilpres" yang diselenggarakan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) di Jakarta, Selasa (8/7) malam.

Hadir dalam acara itu sebagai pembicara, Ketua Persepsi Nico Harjanto, penggiat survei yakni, Burhanudin Muhtadi, Saiful Mujani, dan juga staf pengajar Universitas Indonesia Ade Armando.

Hamdi menyarankan agar Persepi membuat standarisasi terhadap metodologi survei, standarisasi sampling, dan lainnya yang digunakan oleh suatu lembaga survei. Hal ini, katanya guna menghindari survei yang membingungkan masyarakat.

Saat ini, kata Hamdi, memang ada gejala di masyarakat atas menjamurnya hasil survei dari lembaga survei abal-abal. Menjamurnya lembaga survei seperti ini didorong oleh kondisi atau kepentingan politik yang beragam di Pemilu, termasuk guna memenangkan kandidat presiden tertentu.

Ketua Persepi Nico Harjanto yang sekaligus Ketua Yayasan Populi Center mengatakan, untuk memagari obyektifitas survei maka yang perlu didorong ke depan adalah aspek etika bagi lembaga survei. Aspek etika ini diharapkan dapat menghindari adanya manipulasi hasil survei untuk kepentingan tertentu atau pesanan tertentu.

"Yang efektif membatasi itu bukan aturan-aturan tertulis, tapi etika. Nah, yang bisa ngerem niatan jahat itu adalah etika," pungkas Nico.

Pewarta : Wendy P

Berita Nusantara Politik 12.57