JAKARTA-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, sepakat dibentuknya panitia khusus (pansus) pemilihan presiden. "Saya sangat mendukung dibentuknya Pansus Pilpres atas dugaan kecurangan dan tidak fair KPU dengan dana yang kita kasih hingga triliunan rupiah," kata Khatibul Umam di Jakarta, Rabu (23/7).
Ia menyebutkan, dari temuan-temuan Komisi II DPR RI ada sejumlah peraturan yang dilanggar KPU. Bahkan, kata politisi Partai Demokrat itu, sebagaian besar dari rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPUD dan KPU Pusat.
"Juga ada dalam undang-undang yang menyatakan rekapitulasi oleh KPU dilaksanakan satu bulan setelah pencoblosan pilpres. Jadi, sudah wajar KPU menunda pengumuman hasil rekapitulasi karena belum sampai sebulan. Ada peraturan KPU yang patut disalahkan dan kita tak boleh diam," kata Khatibul.
Dengan dibentuknya pansus pilpres, ia memperkirakan ada dua tujuan yang bisa dilakukan/dihasilkan. "Dalam pansus nanti, bila ditemukan adanya perbedaan, bukti-bukti, bukan tidak mungkin pilpres atau pencoblosan ulang dilakukan karena bisa terjadi perubahan jumlah suara. Selain itu, pansus ini adalah untuk perbaikan pelaksanaan pileg dan pilpres mendatang," ujar Khatibul.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan pembentukan pansus bukan hal yang haram di DPR RI, tapi harus ada alasan dan dasar hukum yang kuat. "Kalau alasan dan dasar hukumnya kuat serta banyak pendukungnya, bisa saja dibentuk," katanya.
Ia menambahkan, pembentukan pansus juga harus jelas persoalannya dan ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia. "Kalau tidak jelas persoalannya dan tidak ada manfaarnya, pansus tidak bisa dibentuk," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, wacana pembentukan pansus untuk membahasa kecurangan Pemilu Presiden 2014 di DPR RI bukan merupakan domain Fraksi Partai Demokrat. "Kalau ada fraksi-fraksi lain yang merasa dirugikan dan mewacanakan pembentukan pansus kecurangan pemilu presiden, Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan melihat perkembangannya," ujarnya.
Menurut dia, sikap Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak akan mengajukan usul pembentukan pansus kecurangan Pemilu Presiden 2014. Wakil Sekjen Partai Demokrat ini juga menegaskan, posisi Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi permanen, yakni koalisi pengusung capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.Ant
0 komentar:
Posting Komentar