Akankah Pemprov Ngutang Dana Pilgub?

Surabaya - Pelaksanaan pilgub Jatim tahun 2013, terancam amburadul. Pasalnya, alokasi anggaran dana Pilgub hingga jelang pengesahan APBD Jatim 2013 pada 11 November 2012 belum juga beres. Sehingga kemungkinan besar untuk memenuhi dana Pilgub, Pemprov Jatim bakal mencari hutangan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu dikonfirmasi Kamis (8/11/2012) membenarkan kalau

hingga saat ini pemenuhan alokasi anggaran pilgub Jatim 2013, belum jelas. Sebab anggaran yang tersedia baru sebesar Rp 600 miliar. Padahal estimasi total kebutuhan dana pelaksanaan pilgub satu putaran mencapai Rp 943 miliar. Artinya, masih kurang Rp 343 miliar.

Rinciannya, KPU Jatim Rp 646 miliar, Bawaslu Jatim Rp 206 miliar, Polda Jatim Rp 78 miliar dan Kodam V/Brawijaya Rp 13 miliar. Ironisnya lagi, Mendagri memerintahkan kepada Pemprov dan KPU Jatim supaya minimal menganggarkan dana pilgub untuk dua putaran. 

"Kalau harus dianggarkan dua putaran, maka anggaran putaran kedua Pilgub Jatim akan dipenuhi lewat PAK (P-APBD) 2013," jelas politisi asal Partai Golkar ini.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq menambahkan, jika kekurangan dana pilgub Jatim sebesar Rp 343 miliar tak bisa dipenuhi dalam APBD murni 2013, terpaksa akan cari hutangan. Artinya, menggunakan anggaran sebelum P-APBD Jatim 2013.

Bahkan, lanjut politisi PKB ini, Gubernur Jatim Soekarwo dalam pernyataannya di beberapa media juga pernah mewacanakan pinjam (hutang)dana dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jatah kabupaten/kota untuk beberapa bulan, kemudian dibayar melalui P-APBD 2013. "Kalau memang terpaksa harus hutang, dewan setuju saja sebab dana Pilgub itu kewajiban Pemprov untuk menyediakan," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sirmadji juga mengakui kalau patokan dana Pilgub sementara ini adalah Rp 600 miliar untuk KPU Jatim dan itu sudah tercukupi. Sedangkan untuk anggaran Bawaslu dan keamanan, lanjut Sirmadji belum dapat dipastikan karena masih dalam proses konsultasi antara penyelenggara Pilgub dan eksekutif.

"Kalau dibilang kurang ya jelas masih kurang, tapi kita sudah sediakan ruang melalui penggeseran anggaran tanpa mengganggu kinerja SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Jatim," beber politisi asal PDIP ini.

Peningkatan dana Pilgub Jatim 2013 dibanding Pilgub 2008, kata Ketua DPD PDIP Jatim ini disebabkan UU tentang Penyelenggara Pemilu berubah. Khususnya menyangkut keberadaan Bawaslu hingga tingkat desa melalui PPL (petugas pengawas lapangan). Padahal, jumlah desa dan kelurahan se Jatim ada 8.506 dan jumlah TPS mencapai sekitar 72.000. BJ

Berita Metro Surabaya 02.01