Jakarta - Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie mengusulkan agar pemerintah mereformasi sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara yang menjadi tujuan tenaga kerja Indonesia.
"Pejabat dan staf di KBRI di negara-negara tujuan tenaga kerja, seperti Malaysia, lebih mengutamakan melayani tamu-tamu pejabat dari Indonesia daripada mengurusi WNI yang bekerja di negara tersebut," kata Effendy Choirie pada diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/11).
Menurut Gus Coy, panggilan akrab Effendy Choirie, pejabat dan staf KBRI lebih bermental priyayi yang ingin dilayani, padahal mereka sesungguhnya adalah pegawai negeri sipil yang seharusnya mengabdi kepada bangsa.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pada 23-25 Oktober 2012 ia bersama sejumlah anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja Malaysia. Dalam kesempatan itu rombongan mengunjungi KBRI di Kuala Lumpur dan beberapa penjara yang menahan tenaga kerja Indonesia (TKI), serta berdialog dengan pejabat Malaysia.
"Dari kunjungan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa WNI yang bekerja di Malaysia dan tersangkut kasus hukum sehingga menjadi terpidana tidak mendapat perhatian dari pejabat KBRI di negara tersebut," katanya.
Gus Coy menegaskan, ada narapidana yang menyatakan sudah dipenjara lebih dari dua tahun tapi tidak ada pejabat dari Indonesia yang mengunjunginya.
Ia menambahkan, dari data yang diperoleh dari pejabat Malaysia, saat ini ada 162 TKI yang mendapat ancaman hukuman mati dan saat ini masih berada dipenjara.
"Mereka selama ini tidak mendapat perhatian. Pemerintah Indonesia melalui KBRI baru pada 2012 memberikan pendampingan kuasa hukum pada saat TKI menjalani persidangan di pengadilan di Malaysia," katanya.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah pada kesempatan yang sama juga menyatakan, pejabat dan staf KBRI di Malaysia dan Arab Saudi lebih mengutamakan melayani tamu pejabat dari Indonesia daripada mengurusi TKI Indonesia yang tersangkut persoalan hukum di negara tersebut.
Anis menilai, KBRI ibarat menara gading yang hanya mendapat laporan soal TKI tapi tidak tahu kondisi sebenarnya karena tidak pernah mengunjungi lokasi TKI.
Iklan Lecehkan TKI
Migrant Care, lanjut Anis, juga mengecam keras iklan yang dinilai melecehkan TKI di Malaysia. Iklan itu memuat kalimat, "Indonesian maid now on sale, 40%."
“Migrant CARE selain mengecam keras iklan obral TKI, juga mengecam sikap dari pemerintah Indonesia yang hanya reaktif tetapi tidak ada itikad untuk menuntaskan masalah TKI yang ada di Malaysia,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah.
Atas dasar itu Migrant Care mendesak agar dilakukan beberapa upaya untuk menuntaskan permasalahan itu. Pertama, mendesak pemerintah Indonesia segera menginvestigasi
iklan obral TKI serta jaringan-jaringannya yang diduga kuat bagian dari sindikat perdagangan orang. Kedua, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja KBRI Kuala Lumpur. Serta melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan perdana menteri Malaysia atas penghinaan dan pelecehan bangsa Indonesia melalui iklan itu.
Sebelumnya, Menakertrans Muhaimin Iskandar, mengatakan KBRI di Malaysia punya pengacara yang siap membantu WNI. Sampai saat ini, Muhaimin mengatakan pemerintah belum mendapatkan laporan soal siapa yang membuat iklan TKI di Malaysia itu. Untuk menuntaskan kasus itu, Muhaimin menekankan pemerintah RI juga mendesak pemerintah Malaysia agar menangkap pembuat iklan itu.
“Kita sudah serahkan kepada pihak Malaysia supaya menangkap orang itu (pembuat iklan,-red),” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/10).
0 komentar:
Posting Komentar