Jakarta - Persoalan infrastruktur yang belum ideal menjadi masalah tersendiri bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan hingga investasi. Buruknya infrastruktur yang ada di Indonesia mengakibatkan tingginya biaya logistik dan menyebabkan tingginya harga-harga produk dalam negeri. Salah satu kendala lambannya pembangunan infrastruktur atau perbaikan infrastruktur di Indonesia
terletak pada modal. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk perbaikan infrastruktur dinilai minim bahkan tidak mencukupi. Tak jarang, dana infrastruktur malah digunakan pada sektor yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
terletak pada modal. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk perbaikan infrastruktur dinilai minim bahkan tidak mencukupi. Tak jarang, dana infrastruktur malah digunakan pada sektor yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Ryan Kiryanto, mengatakan pada dasarnya BNI sebagai salah satu bank BUMN memiliki kesanggupan untuk memberikan pinjaman guna memperbaiki infrastruktur di Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini belum ada program yang jelas untuk didanai oleh BNI.
"Programnya saja tidak jelas, bagaimana mau memberikan pinjaman," kata Ryan dalam acara Media Gathering di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (26/11).
Ryan menilai kualitas infrastruktur di Indonesia masih di bawah ideal. Hal itu bisa dilihat dari pengalokasikan rasio belanja infrastruktur sebesar 2,2 persen dari PDB. Jumlah itu masih jauh dari ideal yakni sebesar 5 persen dari PDB.
Sebagai salah satu bank BUMN yang menyanggupi memberikan pembiayaan infrastruktur, Ryan mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan insentif seperti kemudahan-kemudahan dalam membuka outlet di daerah.
Hal ini bertujuan untuk menjangkau industri-industri di daerah yang secara langsung mempengaruhi program MP3EI dan perbaikan infrastruktur. Menurut Ryan, tanpa perbaikan infrastruktur, program MP3EI pun akan berjalan lamban.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wiryanto, mengakui bahwa kerangka institusi untuk pengembangan infrastruktur belum berfungsi optimal. Menurutnya, Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain.
"Kerangka institusi untuk pengembangan infrastruktur belum berfungsi optimal dan membutuhkan revitalisasi," kata Lucky pada acara yang sama.
Untuk kepentingan percepatan pembangunan, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya mencari peluang dari PPP untuk proyek yang tidak bisa didanai oleh APBN/D, sehingga peran BUMN sangat dibutuhkan.
"Belum ada solusi untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang less financially viable, meskipun high economically viable," ujarnya.
Sejauh ini, pemerintah telah memikirkan alternatif pembiayaan infrastruktur lain seperti mengeluarkan obligasi atau sukuk spesifikasi infrastruktur, beberapa lembaga finansial seperti bank dan pasar modal dapat mengeluarkan obligasi atau sukuk untuk infrastruktur serta pemerintah membangun dahulu infrastruktur strategik dan O dan M ditawarkan kepada swasta.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S. Priyatna, menuturkan bahwa sejauh ini Bappenas telah menyiapkan beberapa kebijakan untuk pembiayaan program infrastruktur. Kebijakan tersebut adalah pembatasan pinjaman luar negeri oleh pemerintah baik untuk proyek pemerintah maupun BUMN (SLA), mendorong investasi infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta serta kebijakan yang dapat mendorong investasi BUMN melalui penugasan dan penawaran program infrastruktur.
"Ada beberapa kebijakan lagi seperti PP No. 56 Tahun 2011 tentang KPS dan PP No. 71 Tahun 2012 yang mengatur tentang mekanisme yang jelas dan waktu yang diperlukan di setiap tahapan dalam proses pembebasan lahan," kata Dedy.
Sementara itu, solusi pembiayaan infrastruktur dengan investasi BUMN telah diakomodir di dalam Perpres penugasan kepada BUMN atau konsorsium BUMN, pembentukan BUMN Fund sebagai sarana penambahan modal dan pinjaman murah bagi BUMN, mendorong PIP untuk berinvestasi pada proyek investasi BUMN serta partisipasi pembiayaan dengan pemerintah daerah.
Selain itu, solusi pembiyaan infrastruktur melalui investasi BUMN juga dapat dilakukan melalui dana USO atau ICT Fund yang diperoleh dari Revenue Operator serta penjualan aset pembangkit tenaga listrik milik PLN kepada swasta dan hasil penjualan digunakan untuk membangun pembangkit tenaga listrik yang baru.
"Yang pastinya, pemerintah harus membuat terobosan kebijakan pembiayaan infrastruktur agar menarik swasta dan BUMN melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur," pungkasnya.hko
0 komentar:
Posting Komentar