tidak mengalami kenaikan.
Kenaikan ini dimaksudkan agar kebutuhan subsidi untuk PLN sama dengan disepakati dalamAPBN 2013. PLN mendukung kenaikan TDL daripada menambah besaran subsidi, karena tambahnya dana subsidi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sekolah, jalan raya, irigasi, pabrik dan lainnya. Manfaatnya akan menambah lapangan kerja.
Masyarakat berharap sebelum benar-benar naik, pemerintah dapat kembali mengevaluasi atau mengkajinya secara komprehensif dampak positif dan negatif sehubungan kenaikan TDL tersebut. Kajian tersebut harus mencakup kemampuan bayar konsumen, inflasi, dampak terhadap industri besar kecil dan menengah, suplai energi primer dan dampak sosial secara keseluruhan kepada masyarakat luas. Termasuk evaluasi terhadap dana subsidi yang dimanfaatkan PLN dari APBN. Begitu pula soal PLN yang belum mampu menanggulangi pemadaman listrik, dinilai salah satu bentuk inefisiensi yang harus dihilangkan.
Oleh karena itu Kementerian BUMN dan ESDM harus melihat kenaikan TDL ini dari berbagai sisi. Dimana, pada RAPBN 2013, alokasi subsidi listrik diperkirkan mencapai Rp80.3 triliun, pada APBN 2012 Rp64.7 triliun, dan pada APBN 2011, subsidi listrik Rp90.4 triliun, dan subsidi pada tahun 2010 Rp57.6 triiun. Pemerintah sebelumnya mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp45 triliun pada 2012 dengan asumsi kenaikan TDL 10% per 1 April 2012, kecuali bagi pelanggan tidak mampu berdaya 450 VA. Dengan kenaikan 10%, maka TDL akan naik dari Rp729 menjadi Rp796 per kWh. Berbagai data itu hendaknya jadi pertimbangan, sehingga pemerintah tidak salah mengambil langkah yang dikhawatirkan berdampak terhadap perekonomian nasional. Meski rakyat kecil pemakai listrik pada 450-900 KW tidak terbebani.
Apapun alasan pemerintah menaikkan TDL dimaksud akan ditentang oleh masyarakat. Selain sangat memberatkan, kenaikan itu juga dinilai masih bisa dihindari bila saja PLN melakukan sejumlahh efisiensi dan berbagai terobosan terutama dengan mendayagunakan berbagai sumber energi terbarukan dan energi alternatif lainnya. Efisiensi artinya PLN dapat menekan angka pencurian listrik yang diketahui terus meningkat baik jumlah maupun KWH yang raib. Kebocoran akibat pencurian arus listrik PLN dinilai sebagai salah satu penyebab tingginya subsidi yang harus ditanggung PLN. Oleh karena itu berbagai kalangan berharap PLN dapat mencari sumber energi alternatif yang baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
Demikian pula halnya kalangan pengusaha, tentu merasa dirugikan bila TDL dinaikkan. Termasuk pula kalangan industri pariwisata karena berarti akan menambah beban akibat kenaikan listrik sampai 20 persen itu. Dikhawatirkan juga kenaikan TDL akan memicu efisiensi SDM di sejumlah perusahaan yang padat karya. Pengusaha yang mau bertahan di Indonesia, tentu melakukan berbagai cara, termasuk rasionalisasi karyawan atau (PHK). Karena keuntungaan mereka tidak mau berkurang. Bagi penamanam modal asing (PMA), atau perusahan asing lebih memilih pindah operasi dari Indonesia, karena masih menganggap subsidi listrik adalah barang mewah, sehingga jadi pertimbangan mereka beroperasi di negeri ini.
Bila TDL tetap dinaikkan pemerintah, sebagai warga pengguna listrik 900 KW ke atas terntunya harus meningkatkan efisiensi. Begitu pula penggunaan bohlam hemat listrik harus tetap jadi pilihan. Karena bila tidak akan berdampak terhadap biaya rumahtangga yang akan meningkat. Apalagi bila penghasilan ternyata tidak berubah. Langkah kenaikan TDL itu diharapkan juga hendaknya tidak diikuti dengan kenaikan BBM atau penghapusan subsidinya. Bila TDL dan BBM sejalan mengalami kenaikan, dikhawatirkan bakal menimbulkan dampak lebih besar lagi. Tidak saja terhadap ekonomi warga, tapi juga beban sosial dampak dari kenaikan itu akan sangat terasa dan jadi beban psikologis yang meluas bagi masyarakat kita.
Oleh karena itu Kementerian BUMN dan ESDM harus melihat kenaikan TDL ini dari berbagai sisi. Dimana, pada RAPBN 2013, alokasi subsidi listrik diperkirkan mencapai Rp80.3 triliun, pada APBN 2012 Rp64.7 triliun, dan pada APBN 2011, subsidi listrik Rp90.4 triliun, dan subsidi pada tahun 2010 Rp57.6 triiun. Pemerintah sebelumnya mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp45 triliun pada 2012 dengan asumsi kenaikan TDL 10% per 1 April 2012, kecuali bagi pelanggan tidak mampu berdaya 450 VA. Dengan kenaikan 10%, maka TDL akan naik dari Rp729 menjadi Rp796 per kWh. Berbagai data itu hendaknya jadi pertimbangan, sehingga pemerintah tidak salah mengambil langkah yang dikhawatirkan berdampak terhadap perekonomian nasional. Meski rakyat kecil pemakai listrik pada 450-900 KW tidak terbebani.
Apapun alasan pemerintah menaikkan TDL dimaksud akan ditentang oleh masyarakat. Selain sangat memberatkan, kenaikan itu juga dinilai masih bisa dihindari bila saja PLN melakukan sejumlahh efisiensi dan berbagai terobosan terutama dengan mendayagunakan berbagai sumber energi terbarukan dan energi alternatif lainnya. Efisiensi artinya PLN dapat menekan angka pencurian listrik yang diketahui terus meningkat baik jumlah maupun KWH yang raib. Kebocoran akibat pencurian arus listrik PLN dinilai sebagai salah satu penyebab tingginya subsidi yang harus ditanggung PLN. Oleh karena itu berbagai kalangan berharap PLN dapat mencari sumber energi alternatif yang baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
Demikian pula halnya kalangan pengusaha, tentu merasa dirugikan bila TDL dinaikkan. Termasuk pula kalangan industri pariwisata karena berarti akan menambah beban akibat kenaikan listrik sampai 20 persen itu. Dikhawatirkan juga kenaikan TDL akan memicu efisiensi SDM di sejumlah perusahaan yang padat karya. Pengusaha yang mau bertahan di Indonesia, tentu melakukan berbagai cara, termasuk rasionalisasi karyawan atau (PHK). Karena keuntungaan mereka tidak mau berkurang. Bagi penamanam modal asing (PMA), atau perusahan asing lebih memilih pindah operasi dari Indonesia, karena masih menganggap subsidi listrik adalah barang mewah, sehingga jadi pertimbangan mereka beroperasi di negeri ini.
Bila TDL tetap dinaikkan pemerintah, sebagai warga pengguna listrik 900 KW ke atas terntunya harus meningkatkan efisiensi. Begitu pula penggunaan bohlam hemat listrik harus tetap jadi pilihan. Karena bila tidak akan berdampak terhadap biaya rumahtangga yang akan meningkat. Apalagi bila penghasilan ternyata tidak berubah. Langkah kenaikan TDL itu diharapkan juga hendaknya tidak diikuti dengan kenaikan BBM atau penghapusan subsidinya. Bila TDL dan BBM sejalan mengalami kenaikan, dikhawatirkan bakal menimbulkan dampak lebih besar lagi. Tidak saja terhadap ekonomi warga, tapi juga beban sosial dampak dari kenaikan itu akan sangat terasa dan jadi beban psikologis yang meluas bagi masyarakat kita.
0 komentar:
Posting Komentar