Menurutnya, hal tersebut berdasarkan hasil kajian salah satu anggota KBB, yakni Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) atas RUU Ormas yang pengesahannya ditunda DPR karena banyak dipertentangkan. Pasal ganas dan berbahanya tersebut, imbuh Ronald, di antaranya, Pasal 11 yang mengkategorikan badan hukum yayasan, termasuk yang bergerak di lembaga pendidikan, sosial, rumah sakit, yatim piatu dan lain-lain, serta badan hukum perkumpulan sebagai Ormas.
"Akibatnya, posisi mereka terseret ke ranah politik di bawah pembinaan dan pengawasan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri," ujarnya. Kemudian, setiap Ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah. Usulan pemerintah yaitu, tambahan Pasal 61 yang disetujui panitia kerja (Panja) pada 21 November 2012.
UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan, bahwa izin yang diberikan untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), mengharuskan LAZ terdaftar sebagai Ormas dan berbentuk badan hukum. "Sedangkan RUU Ormas mengatur tentang sanksi pembekuan atau penghentian sementara ormas, termasuk yang berbadan hukum. Artinya, LAZ bisa sewaktu-waktu dapat dibekukan menurut kaidah UU Ormas," pungkasnya. GTR
0 komentar:
Posting Komentar