Anggota DPR Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis (11/4), mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memilih bakal calon Kapolri yang sanggup mengembalikan wibawa hukum, yang tengah berada di titik nadir.
"Tugas Polri dalam memulihkan wibawa hukum sangat berat. Faktor inilah yang mestinya menjadi dasar pertimbangan utama presiden dalam memilih sosok bakal calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Timur Pradopo," kata anggota Komisi III DPR yang biasa dipanggil Bamsat ini.
Politisi Golkar ini menilai, wibawa hukum sudah berada di titik nadir. Kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum terus anjlok menuju titik terendah, akibat semakin kuatnya arus pengingkaran terhadap supremasi hukum di negara ini.
"Menurut sebuah survei yang baru dirilis, 30 persen respondennya setuju dengan tindakan main hakim sendiri," ungkapnya.
Ini adalah bentuk pengingkaran supremasi hukum yang paling ekstrim, tandas dia. Akan sangat berbahaya jika dibiarkan, karena masyarakat akan terdorong untuk mengadopsi hukum rimba.
Atas dasar itu, Bamsat berharap presiden harus concern dengan kecenderungan tersebut, karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah masa depan persatuan dan kerukunan semua elemen masyarakat bangsa ini.
"Oleh karena presiden berencana mengganti Kapolri, presiden bisa menunjukan kepeduliannya pada masalah ini, saat memilih bakal calon Kapolri," nilainya.
Memang, imbuh Bamsat, pemulihan wibawa hukum bukan hanya menjadi tugas Polri. Namun, karena Polri berada di garda terdepan penegakan hukum, kontribusinya terhadap upaya memulihkan wibawa akan sangat signifikan dan strategis.
Politisi Golkar ini menilai, wibawa hukum sudah berada di titik nadir. Kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum terus anjlok menuju titik terendah, akibat semakin kuatnya arus pengingkaran terhadap supremasi hukum di negara ini.
"Menurut sebuah survei yang baru dirilis, 30 persen respondennya setuju dengan tindakan main hakim sendiri," ungkapnya.
Ini adalah bentuk pengingkaran supremasi hukum yang paling ekstrim, tandas dia. Akan sangat berbahaya jika dibiarkan, karena masyarakat akan terdorong untuk mengadopsi hukum rimba.
Atas dasar itu, Bamsat berharap presiden harus concern dengan kecenderungan tersebut, karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah masa depan persatuan dan kerukunan semua elemen masyarakat bangsa ini.
"Oleh karena presiden berencana mengganti Kapolri, presiden bisa menunjukan kepeduliannya pada masalah ini, saat memilih bakal calon Kapolri," nilainya.
Memang, imbuh Bamsat, pemulihan wibawa hukum bukan hanya menjadi tugas Polri. Namun, karena Polri berada di garda terdepan penegakan hukum, kontribusinya terhadap upaya memulihkan wibawa akan sangat signifikan dan strategis.
Sumber : Gatra
0 komentar:
Posting Komentar