JAKARTA – Beberapa hari lalu intitusi Kejaksaan Agung di bawah kendali HM Prasetyo memasuki masa setahun. Dalam kurun waktu tersebut banyak kalangan menilai kinerja Korp Adhyaksa tersebut tidak optimal dan terkesan lamban menangani setiap perkara hukum.
Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai, tak sedikit perkara yang ditangani juga ada yang terhenti akibat cenderung disubukkan dengan permasalahan promosi dan mutasi pejabat di Kejaksaan Agung.
"Dengan adanya reformasi birokrasi seharusnya Kejaksaan lebih mampu meningkatkan pelayanan publik, bukan malah sibuk dengan urusan internal dan kemanajemenan saja,” kata Komisioner Komjak Indro Sugianto di Jakarta.
Kata Sugianto, Komjak juga menerima keluhan publik terkait penanganan korupsi yang terkesan tebang pilih. "Kalau ada laporan seperti ini, berarti ada satu implementasi yang dibangun Jaksa Agung periode sebelumnya dan tidak mampu ditangani serius oleh penggantinya," paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Ia menilai, kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kurun waktu setahun tidak maksimal. Terbukti masih banyak kasus yang ditangani kalah dalam gugatan praperadilan.
Salah satu contoh terkait dugaan pengamanan kasus dana hibah dan bansos Sumatera Utara (Sumut) oleh petinggi Kejaksaan Agung. Dalam kasus itu, KPK justru sukses menjadikan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evy Susanti, serta Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Kasus besar lainnya adalah penanganan kasus rekening gendut kepala daerah yang hingga kini tidak ada kejelasan. Bahkan Presiden Joko Widodo kerap menyindir agar aparat penegak hukum tidak menjadikan kasus sebagai “ATM”.
Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan siap melakukan evaluasi dilembaga yang dipimpinnya. "Saya menganggap komentar itu sebagai sebuah cambuk agar kinerja Kejaksaan Agung dapat ditingkatkan lagi. Saya akan berusaha menghidupkan pejabat eselon lima agar pelayanan publik bisa maksimal. Tentu saja itu semua juga membutuhkan dukungan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yudhi Chrisnandi.
"Alhamdulillah, Menpan sudah setuju. Saya rasa Presiden akan menyetujui karena tidak akan ada konsekuensi penambahan anggaran. Nanti para jaksa pemula akan duduk di kursi eselon lima, karena ini bagian dari jenjang karier mereka," ujarnya.
"Dengan adanya reformasi birokrasi seharusnya Kejaksaan lebih mampu meningkatkan pelayanan publik, bukan malah sibuk dengan urusan internal dan kemanajemenan saja,” kata Komisioner Komjak Indro Sugianto di Jakarta.
Kata Sugianto, Komjak juga menerima keluhan publik terkait penanganan korupsi yang terkesan tebang pilih. "Kalau ada laporan seperti ini, berarti ada satu implementasi yang dibangun Jaksa Agung periode sebelumnya dan tidak mampu ditangani serius oleh penggantinya," paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Ia menilai, kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kurun waktu setahun tidak maksimal. Terbukti masih banyak kasus yang ditangani kalah dalam gugatan praperadilan.
Salah satu contoh terkait dugaan pengamanan kasus dana hibah dan bansos Sumatera Utara (Sumut) oleh petinggi Kejaksaan Agung. Dalam kasus itu, KPK justru sukses menjadikan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evy Susanti, serta Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Kasus besar lainnya adalah penanganan kasus rekening gendut kepala daerah yang hingga kini tidak ada kejelasan. Bahkan Presiden Joko Widodo kerap menyindir agar aparat penegak hukum tidak menjadikan kasus sebagai “ATM”.
Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan siap melakukan evaluasi dilembaga yang dipimpinnya. "Saya menganggap komentar itu sebagai sebuah cambuk agar kinerja Kejaksaan Agung dapat ditingkatkan lagi. Saya akan berusaha menghidupkan pejabat eselon lima agar pelayanan publik bisa maksimal. Tentu saja itu semua juga membutuhkan dukungan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yudhi Chrisnandi.
"Alhamdulillah, Menpan sudah setuju. Saya rasa Presiden akan menyetujui karena tidak akan ada konsekuensi penambahan anggaran. Nanti para jaksa pemula akan duduk di kursi eselon lima, karena ini bagian dari jenjang karier mereka," ujarnya.
John Willy
0 komentar:
Posting Komentar