Martowardodjo dan Dirjen BC, Agung Kuswandono perlu lakukan sidak.
“Sekali-kali Menteri Keuangan dan Dirjen BC perlu lakukan sidak untuk mengetahui kondisi dilapangan. Sebab jika pelayanan BC kurang akomodatif, maka dunia usaha akan terhambat. Ini akan berdampak pada pendapatan negara,” tegas Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal ketika bertatap muka dengan beberapa pengusaha importir di Tanjung Perak, Surabaya, kemarin.
Lebih jauh Ketua Umum HIPLINDO (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) itu menyebutkan adanya keluhan para pengusaha ekspor impor atas kinerja aparat BC Jatim perlu direspon oleh Menteri Keuangan dan Dirjen BC. Sebab pelayanan bisa tercapai dengan baik harus ada kerjasama berbagai pihak yang terkait dipelabuhan. Ya, pengusaha, aparat BC, kepolisian, Pelindo maupun syahbandar.
“Saya dengar pejabat BC Jatim arogan dan tidak komunikatif sehingga para pengusaha jika ada keluhan tidak terlayani dengan baik. Repotnya dibawah diduga ada permainan, sehingga menghambat kelancaran arus keluar barang dari pelabuhan. Jika itu terus terjadi pasti memiliki dampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah pria asal Madura yang akan mencalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Timur 2014.
Dari hasil investigasi LIRA, bisnis di pelabuhan ternyata banyak dikuasai mafia importir yang dinamakan “family group”. Mafia importir itu juga memiliki kedekatan terhadap pejabat dan petugas BC. Disinyalir adanya pergantian pejabat BC Jatim turut mempengaruhi kinerja para pengusaha karena banyak arus barang lambat dan menumpuk.
“Tapi masukan ini akan kita konfirmasi dengan Kanwil DJBC Surabaya maupun Kepala Kantornya agar diperoleh informasi yang lebih jelas. LIRA dan HIPLINDO Jatim akan mengirimkan surat resmi mempertanyakan masalah yang muncul, jika diperlukan,” tegas Jusuf Rizal. @ari/LICOM
0 komentar:
Posting Komentar