Alhasil, pada moment Banyuwangi Festival (Banyuwangi Expo 2013) yang digelar di Gesibu Taman Blambangan Banyuwangi, dalam kurun waktu 7 hari (9-16 Desember) mampu menjaring 75 pemohon SHM yang terbagi dalam peralihan hak sejumlah 42 pemohon dan 33 pemohon dalam kapasitas peningkatan hak. Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Banyuwangi, Haryono Saroso, menyatakan, pelayanan melalui ODS tersebut merupakan implementasi nyata dari Peraturan Kepala BPN RI No. 6/2008 tentang percepatan pelayanan tertentu yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
Selain itu juga ada program pendukung lainnya dalam bentuk ODS Larasita, yaitu layanan pertanahan bergerak atau mobile land service.
"Saat ini, yang kami layani adalah dua jenis kegiatan, Peralihan Hak Atas Tanah dan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (HM) yang hanya dirampungkan satu hari saja. Untuk pelaksanaan secara rutin tetap kami lakukan setiap Minggu pada hari Rabu saja", beber mantan Kakan Pertanahan di Sulawesi ini.
Diluncurkannya program ODS itu sendiri, masih kata Haryono, mengacu pada UU No. 25/2005 tentang pelayanan publik, Peraturan Kepala BPN RI No. 6/2008 tentang percepatan pelayanan tertentu dan Peraturan Kepala BPN RI No. 18/2009 tentang Larasati BPN RI.
Sedangkan nilai lebih dari ODS, kata Haryono, masyarakat bisa langsung menikmati pelayanan yang terukur, jelas, terang dan mudah. "Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi khususnya BPN RI dan wabil khusus kantor Pertanahan Banyuwangi, guna mewujudkan komitment pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat lebih baik, mudah dan terjangkau. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan bagi masyarakat yang bermaksud mengajukan sertifikat tanah, memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah sekaligus meminimalisir biaya pengurusannya," bebernya.
Mengantisipasi kendala terkait program ODS, pihaknya menjamin manakala pejabat yang berkompeten berhalangan, akan diterapkan kebijakan dengan cara melakukan pendelegasian kewenangan secara beruntun melalui pejabat yang kedudukannya setingkat dibawahnya. "Misalnya dalam hal suatu dokumen yang seharusnya ditanda tangani oleh Kepala Seksi, jika Kepala Seksi tersebut berhalangan, maka akan kita delegasikan ke Kepala Seksi sampingnya atau bahkan bisa juga didelegasikan ke Kepala Sub Seksi dibawahnya. Jadi ke-tidak hadiran seorang pejabat yang seharusnya menandatangani dokumen tersebut tidak menghalangi pelayanan kepada masyarakat," tegas Kepala Pertanahan Banyuwangi, yang asli Blitar, itu.
Sebagai aplikasi riil peningkatan kinerja untuk melayani masyarakat, Haryono Saroso, punya motto 'Dengan Semangat Harjaba ke-242 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Bertekad Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat'. "Mohon dukungan dan kerja sama semua pihak, karena yang kami lakukan semata-mata hanyalah untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi," pungkas Kepala Pertanahan Banyuwangi, yang dikenal ramah dan wel come dengan semua kalangan ini. (Hakim Said)
Foto : Haryono Saroso, Kakan Pertanahan Banyuwangi
0 komentar:
Posting Komentar