Lamongan - Sebagai lokomotif perekonomian bangsa Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan.
Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Sangat beruntung sekali 3 desa di Kecamatan Modo diantaranya adalah Desa Sidodowo, Desa Pule, Desa Sumberagung terkena proyek Pengeboran yang bersumber dari titik pengeboran di Dusun Sumberjo Ds. Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
Secara tidak langsung perekenomian di Desa Sumberagung di tahun kemudian jika sudah beroprasi PT. Pertamina, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberagung akan meningkat.
Hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 baru pertama kali di Balai Desa Sumberagung ramai dihadiri oleh Camat berserta Muspika, Pejabat Pemerintah Desa, dan Perwakilan dari PT. Pertamina.
Kali ini bukan karena ada pembagian sembako atau bantuan langsung masyarakat melainkan beberapa warga yang mana dari berbagai unsur dari pemuda, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat menuntut keterjelasan Proyek PT. Pertamina tersebut.
Tuntutan pertama melarang PT. Pertamina melewati jalan poros desa dikarenakan sangat membahayakan anak - anak kecil. Tuntutan kedua terkait prosentase dari pembebasan lahan yang terkena proyek PT. Pertamina sebesar 3% masuk kemana ? Tuntutan ketiga Masyarakat merasa dibohongi oleh Sunarjo Kepala Desa dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi terkait hal itu ungkap salah satu pendemo.
"Saya minta maaf sebanyak - banyaknya atas kesalahan saya dan saya terima kasih atas saran dan kririknya," ungkap Sunarjo Kepala Desa Sumberagung.
Sunarjo Kepala Desa Sumberagung menjelaskan bahwasaanya terkait prosentase 3 persen jelas masuk ke kas desa dan digunakan untuk kepentingan Desa ungkap Sunarjo. Terkait jalan poros desa digunakan untuk akses kendaraan berat, Sunarjo tidak bisa menjawab. Suasana kantor balai desa Sumberagung.
Semakin panas setelah mendengarkan penjelasan Sunarjo. "Sabar - sabar mas, pak," ungkap Abdul Khowi selaku Camat Modo mencoba mendinginkan suasana seraya menjelaskan kepada masyarakat dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
Akhirnya suasana meredam tapi masyarakat belum puas dikarenakan tidak ada MoU antara PT. Pertamina dengan Masyarakat Sumberagung.
Saat dikonfirmasi, Agus yang juga aktifis di salah satu lembaga di lamongan dan kebetulan penduduk Ds. Sumberagung akan tetap melakukan perlawanan jika Pemerintahan Desa Sumberagung masih tetap tidak transparan dan terkesan semua kebijakan ada pada Sunarjo Kepala Desa ungkap Agus.
Al Khabib RM Selaku Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Kota Lamongan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia menyanyangkan akan sikap dan kinerja Pejabat Pemerintah Desa Sumberagung selama pemantauan kurang lebih 45 hari terkait proyek PT. Pertamina tersebut kurang transparan. Sehingga mudahnya golongan opornutis memainkan peranya dalam peristiwa tersebut.
Kata Al Khabib, masyarakat dulu dan sekarang terjadi perbedaan yang sangat jauh. Apa lagi banyaknya peran atau terlibatnya para pajabat publik lebih - lebih itu proyek negara atau Badan Usaha Milik Negara.
"Perlu diketahui juga Undang - Undang RI Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Penyelenggara Negara, KEPRES No 14 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Penyelenggara Negara, dan Undang - Undang RI No 37 Ombusman RI, Pengawas Pelayanan Publik Mencegah Mall Administrasi," ujarnya.
Sumber : Hasil Pemantauan Sekjen Dewan Pimpinan Kota Lamongan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia Al Khabib RM
0 komentar:
Posting Komentar