Jakarta, - Seperti yang diharapkan para elite partai Demolrat, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya turun tangan menyelamatkan partai yang mengantarkannya ke kursi presiden RI itu. Di Puri Cikeas, pada Jumat (8/2/2013) malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengambil keputusan tegas: dirinya akan memimpin langsung penyelamatan dan konsolidasi partai.
Maka, mulai detik itu segala keputusan, kebijakan, dan tindakan Partai Demokrat, ditentukan oleh Majelis Tinggi. Majelis Tinggi juga akan menata organisasi meningkatkan kredibilitas partai. Dia menegaskan, keputusan ini mutlak dijalankan. Bagi yang tak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY menyatakan delapan solusi untuk mengatasi kisruh di partainya.
Akan halnya Anas, SBY memintanya untuk fokus pada persoalan hukum yang membelitnya di KPK. "Jika ada pengurus dan kader yang tak suka, atau tak setuju dengan keputusan ini, kami persilakan meninggalkan partai dan diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami isi dengan pejabat partai yang baru," ujar SBY dalam konferensi pers usai bertemu para elite parta Demokrat di kediamannya.
Sikap tegas SBY itu dipicu merosotnya elektabilitas Partai Demokrat secara tajam. Hawa amarah pun menyelimuti SBY saat berbicara di depan wartawan.
Maklum, Partai Demokrat pernah moncer pada Pemilu 2009, dengan raihan suara hingga 21 persen. Tapi, kata survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pekan lalu, kini angka itu terkikis lebih separuhnya. Jadi 8,3 persen. Artinya, partai itu kini terancam ambruk di Pemilu 2014.
Survei juga menyebut kasus korupsi yang menusuk partai itu, menjadi faktor kempesnya dukungan publik. Para elit partai Demokrat pun mulai bicara. Ada yang menunjuk Anas Urbaningrum, sang ketua umum, menjadi pangkal turunnya suara.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Jero Wacik, misalnya. Pada konferensi pers digelar di rumahnya, di kawasan Bintaro, Wacik mengatakan kecewa pada Anas. Suara pendukung Demokrat minggat, kata Wacik, akibat adanya kader korupsi seperti Nazaruddin, dan Angelina Sondakh. Keduanya telah divonis bersalah dalam kasus korupsi Wisma Atlet, Hambalang, dan dana pendidikan.
“Lalu, soal Ketum Anas Urbaningrum antara terlibat atau tidak terlibat. Ini begitu hebohnya,” ujarnya. Dia tak paham mengapa proses di KPK begitu lama. Soalnya, hampir setahun isu Anas dan korupsi Nazaruddin begitu gencar di media massa. “Akhirnya, popularitas Demokrat jelas turun,” kata Wacik.
Memang, status Anas belum lagi jelas dalam kasus Hambalang yang sedang disidik KPK. Sementara, dukungan publik buat Demokrat terus terjun bebas. Berita negatif soal Demokrat pun hampir setiap hari tampil di media. Meskipun tak boleh mendahului KPK, kata Wacik, partai harus diselamatkan.
“Tidak bisa pakai cara biasa lagi, bisa hancur partai. Anas sudah jelas menyandera partai,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Terjebak Urusan Partai
Dengan dipangkasnya wewenang Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan SBY turun tangan langsung memimpin partai, selesaikah kemelut di tubuh Demokrat? Belum tentu. Pasalnya, berbagai pihak justru menyebut, setelah Demokrat tersandera oleh sang Ketua Anas, kini malah SBY selaku presiden RI yang tersandera oleh Demokrat.
Keputusan SBY mengomando langsung upaya penyelesaian sengkarut Partai Demokrat, menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa serta Pakar Hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, tugas sebagai presiden tidak efektif karena lebih fokus ngurusi partai. Menurutnya, tanggungjawab SBY sebagai Presiden sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat sebagai bangsa dan negara.
Karena itu, jika SBY fokus pada upaya penyelamatan partai, konsentrasi SBY dalam mengurus bangsa dan negara akan terpecah. Sementara, masih banyak agenda pemerintahan yang perlu dilaksanakan, mengingat masa jabatan SBY akan berakhir Oktober 2014. "Persiden sudah perintahkan para menteri jangan sibuk urusi partai jelang 2014. Perintah ini kontradiktif. Pak SBY sendiri sibuk mengurusi partainya," kata Yusril di Jakarta, Sabtu (9/2/2013).
Yusril menilai, Presiden SBY tidak menggunakan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan agenda-agenda penyelamatan bangsa dan negara secara efektif. "Seharusnya SBY mengakhiri tugasnya pada Oktober 2014 nanti dengan 'khusnul khatimah', agar meninggalkan kesan baik bagi bangsa dan negara.
Ironisnya, beberapa waktu lalu SBY meminta menteri mengundurkan diri jika lebih fokus mengurusi partai politiknya. "Namun kini, presiden SBY malah nyambi mengurus partai," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu (9/2/2013).
Menurut Bamsoet, demikian asal Partai Golkar itu dipanggil, SBY merupakan kepala negara, maka seharusnya fokus mengurus negara dan rakyat. "Patut kita ingatkan, bahwa bangsa ini masih karut marut. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden harusnya fokus mengelola pemerintahan, tidak bisa disambi mengurus partai," ungkap Bamsoet.
Ia menegaskan, harusnya kepala negara mendahulukan kepentingan negara, bukan kepentingan partai atau kelompoknya.
Sengkuni Di Kubu Demokrat
Anas Urbaningrum yang menjadi sasaran tembak ternyata tidak tinggal diam. Semenjak serangan poltik ke arahnya kian gencar oleh para elite partai Demokrat, ia menyebutnya sebagai “Politik Para Sengkuni”. Hal itu tertulis di status Blackberry Messenger-nya pekan lalu.
Dalam kisah pewayangan, Sengkuni adalah tokoh antagonis. Paman kelompok Kurawa itu dikenal licik. Melalui permainan dadu, Sengkuni merebut Kerajaan Indraprasta dari tangan Pandawa.
Sebelum 'dilengserkan' secara halus, Anas pun sempat berkonsolidasi dengan para pendukungnya. Dia memang punya jaringan kuat di internal Demokrat. Banyak pengurus Demokrat daerah masih loyal terhadapnya.
Kubu Anas menggelar jumpa pers sehari sesudah Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Jero Wacik meminta Anas mundur dari jabatan ketua umum. Dalam kesempatan itu, hadir Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani, Koordinator Wilayah Demokrat Nusa Tenggara Timur Frederikus Lusti Tulis, dan lain-lain.
“Dewan Pimpinan Daerah Demokrat solid mendukung Anas,” ujar Irfan. Sejumlah daerah, disebutnya berdiri di belakang Anas. Ada Demokrat Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. “Tidak ada celah mengadakan KLB melengserkan Anas,” kata Irfan, yang dikenal sebagai loyalis Anas.
Meski demikian, KLB bukan tak mungkin dilakukan. Anggaran Dasar Partai Demokrat mengatur KLB dapat digelar apabila ada permintaan dari Majelis Tinggi Partai, atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Maka KLB bisa dilakukan hanya atas permintaan Majelis Tinggi Partai, tanpa persetujuan DPD atau DPC.
Suasana panas pun meruap. Saat menteri Demokrat merapat di kediaman SBY di Cikeas pada Kamis (7/2/2012), DPD dan DPC Partai Demokrat berkumpul di rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Anas berpesan kepada para kadernya agar memperkuat konsolidasi, memenangkan Pemilu 2014, dan bekerja keras untuk masyarakat.
Irfan Gani yang hadir di situ mengatakan, pertemuan di rumah Anas bukan untuk adu kekuatan dengan Dewan Pembina Demokrat di Cikeas. “Ini pertemuan ringan biasa dilakukan oleh kader Demokrat di DPD dan DPC,” kata dia.
Anas sendiri menyatakan, Demokrat tak perlu panik dengan hasil survei. “Siapapun yang berpikir jernih akan mengatakan kalau elektabilitas partai turun, maka faktornya pasti tidak tunggal,” kata dia. Oleh sebab itu Anas meminta hasil survei tak dibesar-besarkan.
Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah, Sukawi Sutarip, juga berpendapat serupa.
“Sebetulnya elektabilitas Demokrat turun bukan hanya di survei SMRC, tapi juga di survei lembaga lain. Tapi saya yakin penyebabnya tidak tunggal,” kata dia. Kader Demokrat, kata dia, belum bisa menunjukkan kepada publik bahwa partai mereka prorakyat. Yang terjadi, justru para kadernya tersangkut perkara korupsi.
Soal anjloknya elektabilitas Demokrat, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa tak setuju bila Anas disalahkan. “Kepemimpinan Anas tidak ada yang salah,” ujarnya. Dia mengatakan, karena rajin turun ke daerah, pengurus daerah solid mendukung Anas.
Kini kemelut Demokrat sudah terlalu banyak menyita perhatian ketimbang urusan negara. Tampaknya, di negeri ini kepentingan partai telah mengalahkan kepentingan rakyat. Tak heran bila korupsi tetap merajalela. (HP, IS, GTR)
0 komentar:
Posting Komentar