 |
| Penanda Tanganan Pakta Integritas |
SBY melucuti kewenangan strategis Anas. Seluruh DPD yang kerap diklaim sebagai basis Anas serempak ikut skenario SBY. Anas diyakini menyimpan kartu truf dan mengisyaratkan perlawanan simbolik. Tapi bobot tawar politiknya tergantung status hukum di KPK.
Jakarta, Sepulang dari Cikeas, Anas Urbaningrum tiba di rumahnya, Duren Sawit, Jakarta Timur, menjelang pukul satu, Sabtu dini hari, 9 Februari. Saan Mustafa dan I Gede Pasek Suardika, dua loyalis Ketua Umum Demokrat itu, datang menyusul. Beberapa jam sebelumnya, pendopo rumah Anas nan megah itu sudah ramai dipenuhi tamu. Ada pengurus pusat Demokrat (DPP), fungsionaris Demokrat provinsi (DPD), pengurus PB HMI, aktivis kelompok Cipayung, dan sejumlah kader.
Dini hari itu, Anas baru saja pulang mengikuti rapat Majelis Tinggi Demokrat di rumah Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cikeas, Bogor, yang berlangsung sejak Jumat malam 8 Februari. Kolega Anas tampak tegang pasca-pengumuman SBY, selaku ketua majelis tinggi, malam itu, yang mengambil alih kepemimpinan agenda penyelamatan partai. Fraksi, DPD, dan DPC (kabupaten/kota) dinyatakan berada dalam kendali majelis tinggi. Anas diminta berkonsentrasi menghadapi kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam rapat itu, menurut sumber, Anas justru tampak tenang. Ia minta keputusan majelis tinggi tidak disikapi secara konfrontatif. "Justru ini peluang kita mendapat poin dari bola mati," ujar Anas menenangkan koleganya, ditirukan sumber tersebut. "Aktivitas tetap normal. Saya tetap ketua umum. Jalan." Anas membuktikan ucapannya. Sabtu paginya, mantan Ketua Umum PB HMI ini berangkat melantik pengurus Demokrat Lebak, Banten.
Poin bola mati? "Ya. Justru orang lain yang nanti mengkritik SBY, dengan alasan melanggar konstitusi partai," sumber tersebut yang hadir di rumah Anas itu menafsirkan. AD/ART Demokrat, kata sumber itu, tidak menyebut wewenang majelis tinggi mengambil alih kepemimpinan partai. "Cara Mas Anas melawan sangat halus."
Sehabis rapat majelis tinggi, SBY sendirian, tanpa dampingan Anas, mengumumkan delapan solusi penyelamatan. Deretan kursi yang telah disiapkan di belakang SBY untuk peserta rapat lain, termasuk Anas, jadi kosong. Anas meninggalkan Cikeas secara sembunyi-sembunyi. Dua hari berselang, Minggu malam 10 Februari, ketika seluruh 33 DPD menandatangani pakta integritas di Cikeas, Anas absen karena sakit. Maka itu, Anas belum membubuhkan tanda tangan. Bagi sumber tersebut loyalis Anas, absennya Anas itu menjadi isyarat bahwa ia tak sepenuhnya dalam kendali SBY.
Namun Anas, kepada pers di Lebak, menolak dibenturkan dengan SBY. Ruhut Sitompul juga menyangkal ada friksi Anas dengan SBY. Ruhut merujuk pada fakta seluruh DPD mennandatangani pakta integritas di depan SBY. "Yang diklaim kubu dia (Anas) juga sudah tanda tangan. Jadi, semuanya loyalis SBY. Tidak ada loyalis lain," kata Ruhut. "Anas pun loyalis Pak SBY dan akan bersedia tanda tangan."
Dini hari itu, Anas baru saja pulang mengikuti rapat Majelis Tinggi Demokrat di rumah Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cikeas, Bogor, yang berlangsung sejak Jumat malam 8 Februari. Kolega Anas tampak tegang pasca-pengumuman SBY, selaku ketua majelis tinggi, malam itu, yang mengambil alih kepemimpinan agenda penyelamatan partai. Fraksi, DPD, dan DPC (kabupaten/kota) dinyatakan berada dalam kendali majelis tinggi. Anas diminta berkonsentrasi menghadapi kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam rapat itu, menurut sumber, Anas justru tampak tenang. Ia minta keputusan majelis tinggi tidak disikapi secara konfrontatif. "Justru ini peluang kita mendapat poin dari bola mati," ujar Anas menenangkan koleganya, ditirukan sumber tersebut. "Aktivitas tetap normal. Saya tetap ketua umum. Jalan." Anas membuktikan ucapannya. Sabtu paginya, mantan Ketua Umum PB HMI ini berangkat melantik pengurus Demokrat Lebak, Banten.
Poin bola mati? "Ya. Justru orang lain yang nanti mengkritik SBY, dengan alasan melanggar konstitusi partai," sumber tersebut yang hadir di rumah Anas itu menafsirkan. AD/ART Demokrat, kata sumber itu, tidak menyebut wewenang majelis tinggi mengambil alih kepemimpinan partai. "Cara Mas Anas melawan sangat halus."
Sehabis rapat majelis tinggi, SBY sendirian, tanpa dampingan Anas, mengumumkan delapan solusi penyelamatan. Deretan kursi yang telah disiapkan di belakang SBY untuk peserta rapat lain, termasuk Anas, jadi kosong. Anas meninggalkan Cikeas secara sembunyi-sembunyi. Dua hari berselang, Minggu malam 10 Februari, ketika seluruh 33 DPD menandatangani pakta integritas di Cikeas, Anas absen karena sakit. Maka itu, Anas belum membubuhkan tanda tangan. Bagi sumber tersebut loyalis Anas, absennya Anas itu menjadi isyarat bahwa ia tak sepenuhnya dalam kendali SBY.
Namun Anas, kepada pers di Lebak, menolak dibenturkan dengan SBY. Ruhut Sitompul juga menyangkal ada friksi Anas dengan SBY. Ruhut merujuk pada fakta seluruh DPD mennandatangani pakta integritas di depan SBY. "Yang diklaim kubu dia (Anas) juga sudah tanda tangan. Jadi, semuanya loyalis SBY. Tidak ada loyalis lain," kata Ruhut. "Anas pun loyalis Pak SBY dan akan bersedia tanda tangan."
Pakta integritas itu merupakan tahap lanjut operasional dari delapan solusi penyelamatan Demokrat. Terdiri dari 10 klausul, di antara intinya, komitmen transparansi kekayaan dan antikorupsi. Mereka yang berstatus tersangka harus siap mundur. Solusi penyelamatan dan pakta integritas itu disampaikan berdekatan dengan peredaran berkas mirip dokumen persetujuan KPK terhadap surat perintah penyidikan (sprindik), Jumat pekan lalu. Dalam dokumen itu, tercantum nama Anas sebagai tersangka penerima suap kasus Hambalang.
Materi pakta integritas itu, kata Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Demokrat, sebagian disusun SBY saat menunaikan umrah di Mekkah. Sebagian lagi pernah disampaikan dalam Silatnas Demokrat di Sentul, Desember lalu. "Itu yang menulis Pak SBY sendiri. Dia memang punya kebiasaan menulis sendiri," kata Mubarok. Mantan ketua tim sukses Anas dalam Kongres Demokrat ini menyebut keputusan SBY sangat revolusioner dari seorang pemimpin yang santun.
Kesantunan SBY, menurut Mubarok, terlihat dari proses pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sama sekali tidak melanggar AD/RT partai. "Anas tetap ketua umum. Namun, untuk sementara, kewenangan strategis diambil alih," katanya. "Sampai kondisi partai benar-benar pulih. Bisa enam bulan, bisa satu tahun." Pembahasan solusi penyelamatan Demokrat di Cikeas, kata Mubarok, berlangsung lancar. "Kalau Pak SBY sudah ngomong, tidak akan ada perdebatan," ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, yang dikenal dekat dengan Ani Yudhoyono, menolak langkah SBY itu disebut pengambilalihan. ''SBY turun untuk ikut membantu Ketua Umum Anas Urbaningrum meningkatkan elektabilitas partai,'' katanya.
Posisi Anas masih ketua umum. Bagi Nurhayati, jika diselesaikan dengan dua tangan, akan lebih bagus. ''Anas juga bekerja, tidak tidur, tapi kenyataannya belum mampu, maka SBY turun tangan. Figur SBY-lah sehingga Demokrat menjadi besar. Saat ini Demokrat butuh figur itu,'' katanya.
Berkas pakta integritas, kata Nurhayati, telah disebar ke 148 anggota Fraksi Demokrat. Kamis pekan ini, berkas itu harus dikembalikan. Nurhayati mengaku telah menandatanganinya sambil merem. ''Tidak perlu saya baca lagi. Tidak ada manusia yang mau melakukan kejahatan, semua orang pasti ingin berbuat kebaikan,'' ungkapnya. Nurhayati yakin tidak ada kader yang keberatan. Kalau ada yang menolak, ia mengutip pesan SBY, "Kalau nggak mau ikut, ya, mundur saja.''
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Gede Pasek Suardika, ketika dihubungi, menolak berkomentar. ''Lebih baik wawancara majelis tinggi saja,'' katanya melalui pesan pendek. Ketika ditelepon, Gede Pasek menjawab senada. ''Jangan saya, yang lain saja,'' katanya berkali-kali. Tidak seperti biasanya, kali ini pengurus DPP yang punya otoritas bicara tentang Demokrat ke publik itu terlihat hati-hati.
Apakah sikap Gede Pasek ini sebagai respons atas warning SBY? Jumat malam lalu, SBY menyatakan akan menertibkan kader yang mendapat otoritas memberi pernyataan pers, termasuk hadir dalam talkshow televisi. "Saya melihat public relations yang dijalankan Partai Demokrat selama ini kurang cerdas dan sering saling menyudutkan," kata SBY. "Bahkan gagal menyampaikan banyak hal yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dan Partai Demokrat sendiri." Entah siapa yang dikeluhkan SBY. Yang pasti, sosok Ruhut yang pernyataannya kerap menuai polemik masih leluasa tampil di talkshow televisi.
Pemerhati politik, Fadjroel Rachman, menilai langkah SBY itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap naiknya elektabiltas Demokrat. ''Ini hanya menyelamatkan agar Demokrat tidak rontok habis-habisan," katanya. Sebab problem Demokrat terlalu banyak. Mulai ketidakmampuan SBY, kehancuran internal partai, hingga korupsi. "Dalam titik ini, Anas benar bahwa bukan hanya dia penyebab turunnya elektabilitas Demokrat. Tapi dia salah satu variabel besar,'' Fadjroel memaparkan.
Fadjroel tidak menyangka semua DPD Demokrat akhirnya patuh menandatangani pakta integritas. Maklum, di jajaran DPD, Anas dikabarkan mendapat dukungan kuat. ''Tadinya saya menyangka DPD akan ada yang tidak hadir. Ternyata tidak," ujaranya. "Yang lebih luar biasa, ketika diminta menandatangani pakta integritas, semuanya mau. Itu artinya semua patuh dengan pengambilalihan SBY.''
Beberapa DPC yang sebelumnya vokal mendukung Anas akhirnya patuh pada majelis tinggi. Perubahan juga terjadi pada pengurus DPP yang semula mendukung Anas. Sutan Batoegana, Januari 2012, masih bilang, mereka yang ingin Anas lengser mirip ikan koi yang memperkeruh suasana. Benny K. Harman menyebut gerakan pendongkel Anas bagai rayap yang hendak menghancurkan partai. Kini Sutan bilang, Anas tak berwenang melantik. Benny bilang, rendahnya elektabilitas perlu penyelamatan luar biasa.
Irfan Gani, Sekretaris DPD Demokrat Jakarta, yang sebelumnya berapi-api membela Anas, belakangan juga lebih kalem. Ia mengapresiasi model penyelamatan partai ala SBY. Ia juga sepakat adanya pakta integritas. "Sebagai upaya penyelamatan partai, ini proses yang bagus," katanya. Namun ia tetap mengingatkan, semua harus berpijak pada konstitusi partai. "AD/ART menjadi buku suci bagi setiap kader," ia melanjutkan.
Fadjroel yakin, posisi Anas sudah sangat lemah dan tak mungkin membuat perlawanan berarti. Ia membandingkan situasi di Partai Nasional Demokrat. Saat Surya Paloh didaulat menjadi ketua umum, beberapa pengurus kunci menganggap itu tak sejalan dengan AD/ART, lantas mengundurkan diri. ''Sedangkan di Demokrat tidak ada satu pun yang keluar,'' ujar Fadjroel.
Bahkan Fadjroel berani bertaruh. ''Bagi Saan dan Pasek, akan ada hari di saat mereka meninggalkan Anas. Mereka tidak akan mau mempertaruhkan masa depan mereka di DPR hanya untuk melindungi Anas,'' tutur Fadjroel. Meskipun Anas ditaksir memiliki peluang ''memainkan'' isu keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang, hal itu tak akan membantu. ''Sebagai analis independen, itu asyik banget. Buka saja semuanya. Mari kita bersihkan republik ini. Tapi paling itu hanya akan menjadi rumor,'' tuturnya.
Apalagi, Anas berada dalam posisi tidak elegan untuk memainkan kartu trufnya tersebut. Fadjroel memprediksi, Demokrat akan segera menggelar kongres luar biasa (KLB). Syarat harus ada permintaan majelis tinggi atau permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPD sudah bisa dipenuhi. "Tinggal tunggu harinya,'' ungkap Fadjroel. Kalaupun Anas tidak jadi ditetapkan sebagai tersangka, kata fadjroel, ''Saya tidak membayangkan SBY menyerahkan kembali kewenangan kepada Anas.''
Berbeda dari Fadjroel, pengajar ilmu politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menilai bibit perlawanan kubu Anas masih mungkin muncul selama KPK belum memperjelas status Anas. "Perlawanan akan layu jika status Anas berubah (jadi tersangka)," katanya. Hingga saat ini, Burhan memang melihat perlawanan kubu Anas belum membentuk orkestra yang rapi.
Secara halus, perlawanan ditunjukkan terkait penyusunan daftar caleg sementara. Sempat berkembang usulan adanya perubahan daerah pemilihan Jero Wacik, Syarief Hasan, dan Ruhut Sitompul, tiga nama yang berbeda haluan dengan Anas. "Masalah caleg masih menjadi kartu as bagi Anas," ujar Burhan. Model lain adalah berupa penyingkiran nama Ruhut, Isran Noor, dan Ignatius Mulyono dari kepengurusan serta bergesernya posisi Andi Nurpatti.
Analis politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, memandang langkah SBY itu berdampak ganda dan bertolak belakang. Jika Anas jadi tersangka, kader Demokrat makin solid. Kalau Anas tidak jadi tersangka, konflik baru Demorat di depan mata. Kubu yang terpecah akan sulit disatukan. ''Demokrat akan makin kocar-kacir menghadapi Pemilu 2014,'' Boni memprediksi. ''Tidak ada strategi yang bisa menyelamatkan Partai Demokrat saat ini.''
Serangan balik kubu Anas bisa memperkuat daya dan posisi tawar Anas di hadapan SBY. ''Barangkali akan ada kompromi baru dalam menyelesaikan seteru internal,'' ujar Boni. Yang masih menjadi tanda tanya adalah cara apa yang mereka tempuh? Boni menduga, Anas akan bermain di tingkat opini publik. Anas, menurut Boni, berusaha menunjukkan bahwa kubu Cikeas tidak sehebat dan sebersih yang dikemas dalam pencitraan.
Soal dinamika macam itu, Anas dinilai teruji. "Anas tidak akan menggunakan tangannya sendiri," kata Boni. "Sebagai bekas aktivis, Anas didukung banyak kelompok aktivis." Sekjen Demokrat, Ibas Yudhoyono, bisa menjadi celah untuk menggertak Cikeas. Besar peluang, menurut Boni, Ibas akan tersandera tarik-menarik dua kubu.
''Jelas itu akan dijadikan senjata untuk menekan Cikeas,'' tutur Boni. Kubu Anas, menurut Boni, juga akan menyinggung sederet kasus yang menyerempet Demokrat. Misalnya kasus Century dan dugaan aliran dana Nazaruddin ke Cikeas. Tapi, lagi-lagi, kata Boni, kalau Anas menjadi tersangka di KPK, "Serangan balik Anas tidak akan berarti apa-apa." (Asrori S. Karni dan Gandhi Achmad,GTR
Berkas pakta integritas, kata Nurhayati, telah disebar ke 148 anggota Fraksi Demokrat. Kamis pekan ini, berkas itu harus dikembalikan. Nurhayati mengaku telah menandatanganinya sambil merem. ''Tidak perlu saya baca lagi. Tidak ada manusia yang mau melakukan kejahatan, semua orang pasti ingin berbuat kebaikan,'' ungkapnya. Nurhayati yakin tidak ada kader yang keberatan. Kalau ada yang menolak, ia mengutip pesan SBY, "Kalau nggak mau ikut, ya, mundur saja.''
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Gede Pasek Suardika, ketika dihubungi, menolak berkomentar. ''Lebih baik wawancara majelis tinggi saja,'' katanya melalui pesan pendek. Ketika ditelepon, Gede Pasek menjawab senada. ''Jangan saya, yang lain saja,'' katanya berkali-kali. Tidak seperti biasanya, kali ini pengurus DPP yang punya otoritas bicara tentang Demokrat ke publik itu terlihat hati-hati.
Apakah sikap Gede Pasek ini sebagai respons atas warning SBY? Jumat malam lalu, SBY menyatakan akan menertibkan kader yang mendapat otoritas memberi pernyataan pers, termasuk hadir dalam talkshow televisi. "Saya melihat public relations yang dijalankan Partai Demokrat selama ini kurang cerdas dan sering saling menyudutkan," kata SBY. "Bahkan gagal menyampaikan banyak hal yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dan Partai Demokrat sendiri." Entah siapa yang dikeluhkan SBY. Yang pasti, sosok Ruhut yang pernyataannya kerap menuai polemik masih leluasa tampil di talkshow televisi.
Pemerhati politik, Fadjroel Rachman, menilai langkah SBY itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap naiknya elektabiltas Demokrat. ''Ini hanya menyelamatkan agar Demokrat tidak rontok habis-habisan," katanya. Sebab problem Demokrat terlalu banyak. Mulai ketidakmampuan SBY, kehancuran internal partai, hingga korupsi. "Dalam titik ini, Anas benar bahwa bukan hanya dia penyebab turunnya elektabilitas Demokrat. Tapi dia salah satu variabel besar,'' Fadjroel memaparkan.
Fadjroel tidak menyangka semua DPD Demokrat akhirnya patuh menandatangani pakta integritas. Maklum, di jajaran DPD, Anas dikabarkan mendapat dukungan kuat. ''Tadinya saya menyangka DPD akan ada yang tidak hadir. Ternyata tidak," ujaranya. "Yang lebih luar biasa, ketika diminta menandatangani pakta integritas, semuanya mau. Itu artinya semua patuh dengan pengambilalihan SBY.''
Beberapa DPC yang sebelumnya vokal mendukung Anas akhirnya patuh pada majelis tinggi. Perubahan juga terjadi pada pengurus DPP yang semula mendukung Anas. Sutan Batoegana, Januari 2012, masih bilang, mereka yang ingin Anas lengser mirip ikan koi yang memperkeruh suasana. Benny K. Harman menyebut gerakan pendongkel Anas bagai rayap yang hendak menghancurkan partai. Kini Sutan bilang, Anas tak berwenang melantik. Benny bilang, rendahnya elektabilitas perlu penyelamatan luar biasa.
Irfan Gani, Sekretaris DPD Demokrat Jakarta, yang sebelumnya berapi-api membela Anas, belakangan juga lebih kalem. Ia mengapresiasi model penyelamatan partai ala SBY. Ia juga sepakat adanya pakta integritas. "Sebagai upaya penyelamatan partai, ini proses yang bagus," katanya. Namun ia tetap mengingatkan, semua harus berpijak pada konstitusi partai. "AD/ART menjadi buku suci bagi setiap kader," ia melanjutkan.
Fadjroel yakin, posisi Anas sudah sangat lemah dan tak mungkin membuat perlawanan berarti. Ia membandingkan situasi di Partai Nasional Demokrat. Saat Surya Paloh didaulat menjadi ketua umum, beberapa pengurus kunci menganggap itu tak sejalan dengan AD/ART, lantas mengundurkan diri. ''Sedangkan di Demokrat tidak ada satu pun yang keluar,'' ujar Fadjroel.
Bahkan Fadjroel berani bertaruh. ''Bagi Saan dan Pasek, akan ada hari di saat mereka meninggalkan Anas. Mereka tidak akan mau mempertaruhkan masa depan mereka di DPR hanya untuk melindungi Anas,'' tutur Fadjroel. Meskipun Anas ditaksir memiliki peluang ''memainkan'' isu keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang, hal itu tak akan membantu. ''Sebagai analis independen, itu asyik banget. Buka saja semuanya. Mari kita bersihkan republik ini. Tapi paling itu hanya akan menjadi rumor,'' tuturnya.
Apalagi, Anas berada dalam posisi tidak elegan untuk memainkan kartu trufnya tersebut. Fadjroel memprediksi, Demokrat akan segera menggelar kongres luar biasa (KLB). Syarat harus ada permintaan majelis tinggi atau permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPD sudah bisa dipenuhi. "Tinggal tunggu harinya,'' ungkap Fadjroel. Kalaupun Anas tidak jadi ditetapkan sebagai tersangka, kata fadjroel, ''Saya tidak membayangkan SBY menyerahkan kembali kewenangan kepada Anas.''
Berbeda dari Fadjroel, pengajar ilmu politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menilai bibit perlawanan kubu Anas masih mungkin muncul selama KPK belum memperjelas status Anas. "Perlawanan akan layu jika status Anas berubah (jadi tersangka)," katanya. Hingga saat ini, Burhan memang melihat perlawanan kubu Anas belum membentuk orkestra yang rapi.
Secara halus, perlawanan ditunjukkan terkait penyusunan daftar caleg sementara. Sempat berkembang usulan adanya perubahan daerah pemilihan Jero Wacik, Syarief Hasan, dan Ruhut Sitompul, tiga nama yang berbeda haluan dengan Anas. "Masalah caleg masih menjadi kartu as bagi Anas," ujar Burhan. Model lain adalah berupa penyingkiran nama Ruhut, Isran Noor, dan Ignatius Mulyono dari kepengurusan serta bergesernya posisi Andi Nurpatti.
Analis politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, memandang langkah SBY itu berdampak ganda dan bertolak belakang. Jika Anas jadi tersangka, kader Demokrat makin solid. Kalau Anas tidak jadi tersangka, konflik baru Demorat di depan mata. Kubu yang terpecah akan sulit disatukan. ''Demokrat akan makin kocar-kacir menghadapi Pemilu 2014,'' Boni memprediksi. ''Tidak ada strategi yang bisa menyelamatkan Partai Demokrat saat ini.''
Serangan balik kubu Anas bisa memperkuat daya dan posisi tawar Anas di hadapan SBY. ''Barangkali akan ada kompromi baru dalam menyelesaikan seteru internal,'' ujar Boni. Yang masih menjadi tanda tanya adalah cara apa yang mereka tempuh? Boni menduga, Anas akan bermain di tingkat opini publik. Anas, menurut Boni, berusaha menunjukkan bahwa kubu Cikeas tidak sehebat dan sebersih yang dikemas dalam pencitraan.
Soal dinamika macam itu, Anas dinilai teruji. "Anas tidak akan menggunakan tangannya sendiri," kata Boni. "Sebagai bekas aktivis, Anas didukung banyak kelompok aktivis." Sekjen Demokrat, Ibas Yudhoyono, bisa menjadi celah untuk menggertak Cikeas. Besar peluang, menurut Boni, Ibas akan tersandera tarik-menarik dua kubu.
''Jelas itu akan dijadikan senjata untuk menekan Cikeas,'' tutur Boni. Kubu Anas, menurut Boni, juga akan menyinggung sederet kasus yang menyerempet Demokrat. Misalnya kasus Century dan dugaan aliran dana Nazaruddin ke Cikeas. Tapi, lagi-lagi, kata Boni, kalau Anas menjadi tersangka di KPK, "Serangan balik Anas tidak akan berarti apa-apa." (Asrori S. Karni dan Gandhi Achmad,GTR
0 komentar:
Posting Komentar