Jakarta, Lisa Darawati (20) tak sanggup menyimpan kesedihannya. Ibu muda itu menahan tangis kala mengingat nasib Dera Nur Anggraini (7 hari), bayinya yang meninggal karena tak mendapat perawatan. Meski kini jasad mungil Dera telah terkubur di samping Mushola Daarussalam di Jatipadang, Pasar Minggu, Jaksel, namun nasib bayi mungil itu tetap jadi perbincangan.
Dera lahir kembar pada Senin (11/2/2013). Saudari kembarnya, Dara, dalam kondisi sehat namun masih dirawat di RS Tarakan, Jakarta. Sedangkan Dera menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (15/2/2013) sore lantaran menderita kelainan faal tubuh hingga tak bisa menelan air susu ibu (ASI). Dera yang lahir secara prematur mengalami masalah pernapasan karena ada kelainan pada kerongkongannya.
Dokter di RS Zahira, Jagakarsa, tempat Dera dan Dara dilahirkan, sudah memberi rekomendasi agar Dera dirawat di rumah sakit besar. Tapi 5 hari mencari rumah sakit, Eliyas Setia Nugroho (20,) sang ayah, harus menahan sakit hati karena mendapat penolakan berkali-kali. Rumah sakit besar di Jakarta selalu beralasan bahwa kapasitas rawat inap bayi telah penuh.
"Dera memiliki kelainan pencernaan, sehingga kondisi fisiknya naik turun. KJS memang belum keluar. Biaya bersalin digratiskan. Ia lahir saat kandungan berumur 7 bulan," kata Lisa, ibu kandung Dera.
Lisa memang harus dioperasi secara cesar. Dia menderita minus 7 saat melahirkan. Sebelumnya, Lisa dirawat di puskesmas, namun kemudian dirujuk ke RS Zahira. Hingga kemudian ada masalah dengan Dera yang membutuhkan perawatan di rumah sakit besar.
"Kami ditolak hampir di 10 rumah sakit. Surat rujukan yang kami sampaikan tidak ada gunanya, karena kapasitas rawat inap di beberapa rumah sakit itu sudah penuh, katanya. Ada yang bilang tidak ada bidannya, tidak ada kartu Jakarta sehat, baru pake KTP DKI," ujar sang suami, Eliyas, sembari terbata-bata.
Pada Minggu (17/2) Dera sudah dikuburkan. Tapi kasusnya kemudian terungkap ke publik dan membuka mata banyak orang, betapa rakyat miskin seperti Aliyas yang seorang pedagang kaki lima, kesulitan mendapatkan keadilan perihal urusan kesehatan.
Publik kemudian mengecam perilaku tak adil itu. Sebab di waktu yang lain, ada seorang bayi bernama Airlangga Satriadhi Yudhoyono, yang tak lain cucu presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat perlakuan nan istimewa. Airlangga mungil mendapat tempat khusus di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) dengan pengawasan ketat. RSPM pula yang sempat disebut menolak perawatan terhadap Dera dengan alasan ruangannya sudah penuh.
Meskipun kemudian dugaan perbedaan pelayanan antara cucu SBY dan Dera itu dibantah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, toh publik memiliki cara pandang sendiri dalam menyoroti kasus tersebut. Kata Nafsiah, Airlangga mengalami kelainan pada ususnya sehingga harus dioperasi. Di RSCM tenaga ahli dan alatnya memadai untuk menangani sakit Airlangga itu.
Sedangkan penyakit Dera, menurut Nafsiah, berbeda dengan Arlangga. "Sarana alat bantu pernapasan yang dibutuhkan oleh Dera masih sangat kurang. Oleh karena itulah ia tidak bisa dirawat di RSCM," ujarnya.
Nafsiah menegaskan, tidak ada penolakan RSCM terhadap bayi Dela. "Berat badan salah satu dari anak kembar ini hanya 1 kg. Paru-parunya belum berkembang. Kemudian dibawa ke RSCM. Di situ ditangani. Hanya memang karena butuh alat khusus respirator, yang cuma ada 10, kebetulan saat itu ada 13 pasien yang butuh alat tersebut. Jadi, bukannya tidak dilayani," kata Menkes.
Rumah sakit Perlu Diaudit
Menanggapi kasus Dera, Komnas Perlindungan Anak (KPA) meminta agar Menteri Kesehatan segera melakukan audit terhadap beberapa rumah sakit di Jakarta. Pasalnya, rujukan pengobatan Dera tidak dapat dipenuhi oleh beberapa rumah sakit besar, akibat terbatasnya ruang perawatan.
"Kami melihat ada kejanggalan sikap rumah sakit yang beralasan penuh atau tidak memiliki alat lagi saat ditunjukkan surat rujukan. Karena itu, Menkes kami minta untuk melakukan audit layanan publik, apa itu pelanggaran SOP pelayanan publik atau tidak," kata M Ichsan, Satgas dari KPAI yang datang mengunjungi kediaman Dera Nur Anggraini di RT 014/RW 06, Jati Baru, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (19/2/2013) siang.
M Ichsan datang beserta tiga orang stafnya bertemu dengan ibu dan kakek Dera Menurut Ichsan, kedatangan tim KPA untuk memberikan dorongan semangat serta sedikit santunan kepada keluarga Lisa. Menurut Ichsan, Lisa saat ini ingin sekali bertemu dengan buah hatinya, Dara, namun karena kondisi kesehatan yang belum stabil, dia dianjurkan untuk tetap istirahat di rumah.
Program KJS Terkendala Minimnya Peralatan
Keluarga Lisa, Ibunda Dera, ternyata belum memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Masih proses pembuatan," kata Lisa. Meski demikian, Lisa mendapatkan layanan gratis melahirkan di RS Zahira, karena memiliki kartu keluarga dan KTP DKI Jakarta serta mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Sayangnya, RS Zahira tidak memiliki peralatan memadai untuk merawat Dera. Surat rujukan pun dikeluarkan untuk pengantar ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap. Namun, surat rujukan itu pun gagal memberikan perawatan intensif untuk Dera, sehingga bayi mungil wafat di usia 7 hari.
Tak kurang dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung turun tangan atas meninggalnya Dera. Jokowi, panggilan Joko Widodo, tidak membantah tak tertanganinya Dera adalah akibat penuhnya ruang rawat inap rumah sakit yang menerima pasien dengan SKTM.
"Sebetulnya memang ada lonjakan pasien yang luar biasa besarnya. Hampir 70 persen lonjakannya dibanding sebelumnya. Di lapangan yang kami lihat seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (18/2/2013). Dia pun mengatakan, ruang ICU untuk bayi berbeda dengan ruang untuk pasien dewasa. Selain jumlahnya minim, di saat bersamaan, juga terjadi peningkatan jumlah pasien.
"Tadi malam langsung saya cek persoalannya kenapa sampai enggak diterima. Karena kondisi bayi itu ada masalah di tenggorokan, ICU-nya juga penuh. Ini kondisi riil yang perlu kami sampaikan. Sistem KJS berjalan, tetapi kondisi rumah sakit yang belum memungkinkan," ujar Jokowi. Sebagaimana diberitakan, lonjakan pasien kelas III rumah sakit di Jakarta terjadi setelah KJS diluncurkan pada 10 November 2012.
Jokowi dan Ahok selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berjanji akan memberikan hibah peralatan kesehatan bagi rumah sakit yang mau menyediakan minimal 60 persen ruang rawat inap kelas III. "Walaupun undang-undang mengatur 25 persen untuk kelas III, tapi kami maunya 75 persen di kelas III," tegas Ahok. Ia menyatakan, tingkat kemiskinan di Jakarta masih tinggi, sehingga menuntut diperbanyaknya ruang rawat kelas III yang terjangkau biayanya. (gtr/ant)
Dokter di RS Zahira, Jagakarsa, tempat Dera dan Dara dilahirkan, sudah memberi rekomendasi agar Dera dirawat di rumah sakit besar. Tapi 5 hari mencari rumah sakit, Eliyas Setia Nugroho (20,) sang ayah, harus menahan sakit hati karena mendapat penolakan berkali-kali. Rumah sakit besar di Jakarta selalu beralasan bahwa kapasitas rawat inap bayi telah penuh.
"Dera memiliki kelainan pencernaan, sehingga kondisi fisiknya naik turun. KJS memang belum keluar. Biaya bersalin digratiskan. Ia lahir saat kandungan berumur 7 bulan," kata Lisa, ibu kandung Dera.
Lisa memang harus dioperasi secara cesar. Dia menderita minus 7 saat melahirkan. Sebelumnya, Lisa dirawat di puskesmas, namun kemudian dirujuk ke RS Zahira. Hingga kemudian ada masalah dengan Dera yang membutuhkan perawatan di rumah sakit besar.
"Kami ditolak hampir di 10 rumah sakit. Surat rujukan yang kami sampaikan tidak ada gunanya, karena kapasitas rawat inap di beberapa rumah sakit itu sudah penuh, katanya. Ada yang bilang tidak ada bidannya, tidak ada kartu Jakarta sehat, baru pake KTP DKI," ujar sang suami, Eliyas, sembari terbata-bata.
Pada Minggu (17/2) Dera sudah dikuburkan. Tapi kasusnya kemudian terungkap ke publik dan membuka mata banyak orang, betapa rakyat miskin seperti Aliyas yang seorang pedagang kaki lima, kesulitan mendapatkan keadilan perihal urusan kesehatan.
Publik kemudian mengecam perilaku tak adil itu. Sebab di waktu yang lain, ada seorang bayi bernama Airlangga Satriadhi Yudhoyono, yang tak lain cucu presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat perlakuan nan istimewa. Airlangga mungil mendapat tempat khusus di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) dengan pengawasan ketat. RSPM pula yang sempat disebut menolak perawatan terhadap Dera dengan alasan ruangannya sudah penuh.
Meskipun kemudian dugaan perbedaan pelayanan antara cucu SBY dan Dera itu dibantah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, toh publik memiliki cara pandang sendiri dalam menyoroti kasus tersebut. Kata Nafsiah, Airlangga mengalami kelainan pada ususnya sehingga harus dioperasi. Di RSCM tenaga ahli dan alatnya memadai untuk menangani sakit Airlangga itu.
Sedangkan penyakit Dera, menurut Nafsiah, berbeda dengan Arlangga. "Sarana alat bantu pernapasan yang dibutuhkan oleh Dera masih sangat kurang. Oleh karena itulah ia tidak bisa dirawat di RSCM," ujarnya.
Nafsiah menegaskan, tidak ada penolakan RSCM terhadap bayi Dela. "Berat badan salah satu dari anak kembar ini hanya 1 kg. Paru-parunya belum berkembang. Kemudian dibawa ke RSCM. Di situ ditangani. Hanya memang karena butuh alat khusus respirator, yang cuma ada 10, kebetulan saat itu ada 13 pasien yang butuh alat tersebut. Jadi, bukannya tidak dilayani," kata Menkes.
Rumah sakit Perlu Diaudit
Menanggapi kasus Dera, Komnas Perlindungan Anak (KPA) meminta agar Menteri Kesehatan segera melakukan audit terhadap beberapa rumah sakit di Jakarta. Pasalnya, rujukan pengobatan Dera tidak dapat dipenuhi oleh beberapa rumah sakit besar, akibat terbatasnya ruang perawatan.
"Kami melihat ada kejanggalan sikap rumah sakit yang beralasan penuh atau tidak memiliki alat lagi saat ditunjukkan surat rujukan. Karena itu, Menkes kami minta untuk melakukan audit layanan publik, apa itu pelanggaran SOP pelayanan publik atau tidak," kata M Ichsan, Satgas dari KPAI yang datang mengunjungi kediaman Dera Nur Anggraini di RT 014/RW 06, Jati Baru, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (19/2/2013) siang.
M Ichsan datang beserta tiga orang stafnya bertemu dengan ibu dan kakek Dera Menurut Ichsan, kedatangan tim KPA untuk memberikan dorongan semangat serta sedikit santunan kepada keluarga Lisa. Menurut Ichsan, Lisa saat ini ingin sekali bertemu dengan buah hatinya, Dara, namun karena kondisi kesehatan yang belum stabil, dia dianjurkan untuk tetap istirahat di rumah.
Program KJS Terkendala Minimnya Peralatan
Keluarga Lisa, Ibunda Dera, ternyata belum memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Masih proses pembuatan," kata Lisa. Meski demikian, Lisa mendapatkan layanan gratis melahirkan di RS Zahira, karena memiliki kartu keluarga dan KTP DKI Jakarta serta mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Sayangnya, RS Zahira tidak memiliki peralatan memadai untuk merawat Dera. Surat rujukan pun dikeluarkan untuk pengantar ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap. Namun, surat rujukan itu pun gagal memberikan perawatan intensif untuk Dera, sehingga bayi mungil wafat di usia 7 hari.
Tak kurang dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung turun tangan atas meninggalnya Dera. Jokowi, panggilan Joko Widodo, tidak membantah tak tertanganinya Dera adalah akibat penuhnya ruang rawat inap rumah sakit yang menerima pasien dengan SKTM.
"Sebetulnya memang ada lonjakan pasien yang luar biasa besarnya. Hampir 70 persen lonjakannya dibanding sebelumnya. Di lapangan yang kami lihat seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (18/2/2013). Dia pun mengatakan, ruang ICU untuk bayi berbeda dengan ruang untuk pasien dewasa. Selain jumlahnya minim, di saat bersamaan, juga terjadi peningkatan jumlah pasien.
"Tadi malam langsung saya cek persoalannya kenapa sampai enggak diterima. Karena kondisi bayi itu ada masalah di tenggorokan, ICU-nya juga penuh. Ini kondisi riil yang perlu kami sampaikan. Sistem KJS berjalan, tetapi kondisi rumah sakit yang belum memungkinkan," ujar Jokowi. Sebagaimana diberitakan, lonjakan pasien kelas III rumah sakit di Jakarta terjadi setelah KJS diluncurkan pada 10 November 2012.
Jokowi dan Ahok selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berjanji akan memberikan hibah peralatan kesehatan bagi rumah sakit yang mau menyediakan minimal 60 persen ruang rawat inap kelas III. "Walaupun undang-undang mengatur 25 persen untuk kelas III, tapi kami maunya 75 persen di kelas III," tegas Ahok. Ia menyatakan, tingkat kemiskinan di Jakarta masih tinggi, sehingga menuntut diperbanyaknya ruang rawat kelas III yang terjangkau biayanya. (gtr/ant)
0 komentar:
Posting Komentar