Pernyataan yang bernada 'ancaman' pasca ditetapkannya Anas sebagai tersangka oleh KPK itu ditanggapi masyarakat dengan beragam argumen. Namun yang pasti, berbagai kalangan mendesak mantan Ketua Umum Demokrat itu membuka seterang-terangnya kasus korupsi di kalangan elite Demokrat, termasuk skandal IT KPU, Centurygate dan Hambalang serta kasus kakap lainnya.
Halaman pertama yang ditandai dengan mundurnya Anas dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, sudah memicu badai yang lebih dasyat. Tak pelak, halaman kedua dan ketiga buku harian politik Anas Urbaningrum menimbulkan rasa penasaran.
Dalam pernyataannya saat konferensi pers sehari setelah ditetapkannya sebagai tersangka, Anas sepertinya merasakan adanya faktor non hukum dalam kasus Hambalang. Secara tersirat Anas menyerang beberapa pihak, termasuk kepada tokoh yang dihormatinya selama ini, yakni SBY.
Para analis politik pun menilai, keputusan politik Anas yang menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, merupakan sebagai bentuk perlawanan terhadap SBY selaku pimpinan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kata 'berhenti' bukan mundur, dipersepsikan sebagai sinyal perlawanan dari Anas yang telah resmi menjadi tersangka kasus Hambalang.
“Anas memperlihatkan sikap melawan dalam gaya kultur Jawa, dan SBY bertahan seraya mengerahkan seluruh kekuatan dan kekuasaannya dengan cara budaya Jawa pula, dalam bingkai demokrasi. Misalnya SBY bertandang ke Gunung Slamet, Tegal ,Jateng. Itu jelas lanngkah politik khas budaya Jawa untuk keselamatan kuasa dan dirinya,” kata pengamat politik Nehemia Lawalata.
Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yudha meyakini, Anas tidak akan tiarap seperti cara yang dipilih Andi Mallarangeng setelah mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tetapi ia juga tidak akan melakukan perlawanan frontal dan kasar seperti yang dilakukan Nazaruddin.
"Tentu setelah tidak menjadi ketua umum lagi, perlawanan Anas akan berbeda dengan sebelumnya. Dia pasti akan berhitung dengan cermat. Anas akan membuat jalan perlawanan sendiri," ujar Hanta. Nah, jika Anas memiliki kartu truf yang disimpannya selama ini, maka Hanta berharap hal itu harus dibuka agar menjadi pintu masuk berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang partai Demokrat dan lingkaran Cikeas.
Barisan Sakit Hati
Terkait ancaman atau rencana Anas yang akan membuka borok-borok internal Partai Demokrat, anggota DPR dan politisi Demokrat Hayono Isman malah mempersilakannya. "Saya mendukung, kalau ada halaman 2 dan halaman 3, kalau Mas Anas punya informasi. Ada yang melakukan korupsi di dalam Partai Demokrat yang diketahui, saya dukung sepenuhnya itu diungkap ke publik," tegasnya.
Ketua Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mencium upaya perlawanan terhadap SBY. "Tampaknya ada indikasi kekuatan-kekuatan ‘sakit hati’ yang tak suka dengan SBY, mau menjadikan Anas sebagai 'rallying point' atau bendera untuk melawan SBY," kata dia, Selasa (26/2/2013).
Berkumpulnya kekuatan anti-SBY itu, ujar Ulil, berpotensi besar melemahkan Partai Demokrat. Oleh sebab itu ia meminta kader-kader Demokrat se-Indonesia untuk bersatu padu menunjukkan loyalitas kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini sedang berusaha menyelamatkan partai.
"Upaya pihak-pihak eksternal untuk membuat keruh Partai Demokrat harus diwaspadai oleh seluruh kader dan dilawan," kata Ulil. Menurutnya, sudah seharusnya seluruh kader Demokrat mendukung kebijakan Majelis Tinggi yang ingin membawa Demokrat ke khittah-nya sebagai partai bersih.
Konsolidasi Ala Demokrat
Sementara itu, pada Senin (25/2/2013) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menggelar rapat pertama sepeninggal Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Rapat pengurus harian ini dihadiri empat orang yakni dua Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif. Mereka berempat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Demokrat.
Sejatinya rapat itu merupakan rapat rutin pengurus harian. Namun selama kepemimpinan Anas, ternyata rapat pengurus harian hanya sekali digelar. "Tak heran kalau situasi DPP jadi tidak terkendali," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, yang juga menjadi Ketua DPR-RI.
Akibatnya, banyak pernyataan-pernyataan liar yang dilontarkan oleh para kader Partai Demokrat. Partai pun menjadi tidak solid. Karena itu, Marzuki berharap, rapat pengurus harian yang kembali dihidupkan ini bisa meningkatkan konsolidasi partai. "Mudah-mudahan nanti saat ada KLB, semua sudah rapi dan semua bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Menurut Marzuki, KLB atau Kongres Luar Biasa memang tidak akan buru-buru digelar. Tugas Ketua Umum Partai Demokrat untuk sementara waktu dilakukan oleh Wakil Ketua Umum. "Sesuai AD/ART kami harus patuh, manakala Ketua Umum berhalangan, maka tugas kepartaian dijalankan Wakil Ketua Umum. Kalau Presiden berhalangan yang jalankan kan Wapres, kalau Gubernur berhalangan kan wakilnya. Ini normatif," kata Marzuki. Wakil Ketua Umum Demokrat saat ini ada dua orang, yaitu Jhonny Allen Marbun dan Max Sopacua.
Berhentinya Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat diyakini akan berpengaruh terhadap Partai Demokrat. “Posisi yang ditinggalkan Anas cukup strategis sehingga butuh proses untuk mengembalikan stabilitas partai,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat, Umar Arsal, Selasa (26/2/2013).
Kini Majelis Tinggi Partai Demokrat harus memotivasi dan mengembalikan kepercayaan diri kader. “Prinsip kami melihat ke depan, tidak ke belakang,” ujar Umar. Namun ia tidak bisa memastikan apakah berhentinya Anas akan membuat partai semakin baik atau justru semakin buruk. “Kami butuh waktu,” kata dia.
Majelis Tinggi Partai Demokrat sendiri belum menetapkan siapa pengganti Anas Urbaningrum di kursi ketua umum. Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Toto Rianto, menyampaikan, Partai Demokrat akan berkonsentrasi pada langkah-langkah pemulihan partai dan tidak akan menanggapi tudingan dari berbagai pihak, termasuk yang dilontarkan Anas Urbaningrum sendiri.
Beberapa pihak memprediksi, kemungkinan terbesar yang menggantikan posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum adalah Marzuki Alie, yang di Kongres Demokrat 2010 lalu bertarung dengan Anas untuk menduduki posisi Ketua Umum. Ada juga ada spekulasi bahwa Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang akan naik takhta menjadi Ketua Umum.
Namun Marzuki Alie pernah menyatakan bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak berkenan Ibas --panggilan akrab Edhie Baskoro-- jadi Ketua Umum. "Pak SBY bilang Mas Ibas akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Sekjen sampai 2014," katanya. Menurut Marzuki, jika terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru, nama Ibas dipastikan tidak akan dicalonkan.
Selain kedua nama di atas, Menteri ESDM Jero Wacik juga disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Anas. Namun Jero bungkam seribu bahasa ketika dikonfrimasi hal itu. (GTR/dari berbagai sumber)
0 komentar:
Posting Komentar